DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Langsa No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Persiapan dan pembahasan, Pengesahan dan Penetapan, Penyampaian Peraturan Gampong, Penyebarluasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006: tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu mengatur Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Gampong: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. pada huruf a di atas, perlu membentuk Ganun Kota Langsa tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Gampong. -Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 2. Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110): . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): -Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):

Mengingat

7.Peraturan ... 3. 4. 5. 6.

Menetapkan

Menetapkan :

7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 10. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339): -Ganun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04): .Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan @anun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38): Oanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembarari Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276). 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : OANUN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN GAMPONG.

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan : 1 D HM XM 10. . Kota adalah Kota Langsa. . Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa. - Walikota adalah Walikota Langsa. . Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. -Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. .Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan. . Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. . Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. . Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11.Tuha Peuet.... 5 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga- lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong. Oanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Tuha Peuet Gampong. Peraturan Geuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Oanun Gampong dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Geuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Geuchik yang bersifat menetapkan dalan rangka melaksanakan Ganun Gampong dan Peraturan Geuchik. Peraturan Bersama Geuchik adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan secara bersama oleh dua atau lebih geuchik gampong. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong. : Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Oanun dan rancangan Peraturan Geuchik untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Pengundangan adalah penempatan produk hukum gampong dalam Lembaran Gampong, Tambahan Lembaran Gampong, atau Berita Gampong.

BAB II

(JUDUL BAB) Pasal ...

Pasal 2

(1)Dalam membentuk Peraturan Gampong harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
1. a.kejelasan tujuan,
2. b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Cc. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
3. d.keterlaksanaan:
4. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan,
5. f.kejelasan rumusan:
6. g.keterbukaan, dan
7. h.keterlibatan publik.
(2)Materi ...
(2)Materi muatan Oanun mengandung asas :
1. a.keislaman,
2. b.sejarah Aceh,
3. c.kebenaran,
4. d.kemanfaatan:
5. e.pengayoman,
6. f.hak asasi manusia,
7. g.kebangsaan,
8. h.kekeluargaan,
9. i.keterbukaan dan komunikatif:
10. j.keanekaragaman,
11. k.keadilan,
12. l.keserasian dan nondiskriminasi:
13. m.ketertiban dan kepastian hukum,
14. n.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: dan/atau
15. o.keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gampong tidak boleh bertentangan dengan:

a.Syari'at Islam,
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c.MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005,
d.Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah:
e.adat istiadat Aceh,
f.kepentingan umum,
g.kelestarian alam, dan
h.antar ganun.

Pasal 4

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Gampong terdiri dari :

a.Oanun Gampong:
b.Peraturan Geuchik,
c.Peraturan Bersama Geuchik: dan
d.Keputusan Geuchik.

Pasal 5

(1)Materi muatan Oanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan OGanun Gampong yang bersifat pengaturan.
(3)Materi muatan Peraturan Bersama Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Oanun Gampong yang bersifat pengaturan.
(4)Materi ...
(4)Materi muatan Keputusan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penjabaran pelaksanaan Oanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang bersifat penetapan.

BAB III

(JUDUL BAB)

Pasal 6

(i) Rancangan Ganun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat berasal dari usul inisiatif Tuha Peuet Gampong.

(2)Tata cara pembahasan Rancangan Oanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 7

(l) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Oanun Gampong.

(2)Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Oanun Gampong. "(3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib Gampong.

Pasal 8

Rancangan Oanun Gampong dibahas dan disepakati secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 9

"Rancangan Oanun Gampong yang berasal dari Pemerintah Gampong, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Tuha Peuet Gampong.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006