DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undan;
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. PasalI Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian ... 7\ pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai,

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut: KIM + KJT RPMT = —— x Tarif Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
1. a.Koefisien Jenis Menara No. Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara 4 (empat) kaki 1.1
  2. 2.Menara 3 (tiga) kaki 1.0
  3. 3.Menara Tiang Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien ...
3. b.Koefisien Jarak Tempuh No. Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Jauh (Iboih, Paya, Keuneukai, Beurawang, Jaboi, Batee Shok, Anoi Itam, Balohan, Cot Abeuk, Ujong Kareung, Paya Seunara, Krueng Raya, Aneuk Laot, Ie Meulee, dan Cot BaTJ) 1.1
  2. 2.Dalam Kota (Kuta Ateuh, Kuta Timu, dan Kuta Barat,) 0.9
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp9 15.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) per menara per tahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang. Ditetapkan di Sabang padaÿtanggaKÿÿ7' Desember 2018 'ALIKOfA SA&ANer2 \ Diundangkan di Sabang pada tanggal 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANGÿ/' ÿLy— - :akawa LEMBARAN DAEÿH KOTA SABANG TAHUN 2018NOMOR J NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (6/123/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR ÿ7TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2015, yang menyatakan Penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Contoh perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan Standar Harga Satuan di Kota Sabang. DESKRIPSI BIAYA JLH HARI BANYAK JUMLAH Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata per tahun untuk kunjungan seluruh menara): Transportasi Rp250.000,00 44 hari 1 Tim Rpl 1.000.000,00 Uang Harian Rpl00.000,00 44 hari 3 Orang Rp13.200.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai per tahun Pembelian ATK Rp6.000.000,00 1 Tahun Rp6.000.000,00 Total Belanja per tahun Rp30.200.000,00 Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun (Total Belanja dibagi jumlah menara) Rp915. 152,00 Pembulatan Rp915.000 I. Contoh ... I. Contoh untuk jenis menara 4 kaki dengan jarak tempuh luar kota. Rumus: RPMT = Rpl.006.500,00 II. Contoh untuk jenis menara kaki 3 kaki dengan jarak tempuh dalam kota. Rumus: KJM + KJT RPMT =---x Tarif 1,0 + 0,9 RPMT =-x 915.000,00 RPMT = 1,1 + 1,1 RPMT = x 915.000,00 2 RPMT = Rp869.250,00 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 3F

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013

Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013

Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013