DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Nomor: 33
Tahun: 1983
Ditetapkan: 13 Juni 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka usaha tersebut dipandang perlu untuk melakukan pemupukan modal yang terdiri dari simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggotanya;
c.bahwa berhubung dengan pemberian gaji bulan ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 1983/1984, dipandang perlu untuk mewajibkan kepada setiap Pegawai Negeri untuk melakukan simpanan wajib kepada Koperasi Pegawai Negeri yang diambilkan dari hasil potongan sebagian gaji bulan ketigabelas tersebut; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
6.Peraturan Pemerintah …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA : Menteri Keuangan melakukan pemotongan atas gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984, dengan perincian :

a.Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan IV;
b.Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan III;
c.Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan II;
d.Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan I. KEDUA : Hasil pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan simpanan wajib Pegawai Negeri sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri. KETIGA : Hasil pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan kepada Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dengan diketahui oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk dijadikan sebagai modal tambahan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam anggota koperasi. KEEMPAT : Pelaksanaan teknis penggunaan uang hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalm diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) setelah berkonsultasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); KELIMA : Dengan pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagai simpanan wajib pada Koperasi Pegawai Negeri, maka setiap Pegawai Negeri dinyatakan menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEENAM … KEENAM : Semua Pimpinan Departemen, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara meningkatkan pembinaan perkoperasian di lingkungan instansi masing-masing dengan bekerjasama dengan Unit-unit KORPRI yang bersangkutan. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka usaha tersebut dipandang perlu untuk melakukan pemupukan modal yang terdiri dari simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggotanya;
c.bahwa berhubung dengan pemberian gaji bulan ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 1983/1984, dipandang perlu untuk mewajibkan kepada setiap Pegawai Negeri untuk melakukan simpanan wajib kepada Koperasi Pegawai Negeri yang diambilkan dari hasil potongan sebagian gaji bulan ketigabelas tersebut; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
6.Peraturan Pemerintah …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA : Menteri Keuangan melakukan pemotongan atas gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984, dengan perincian :

a.Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan IV;
b.Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan III;
c.Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan II;
d.Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bagi Pegawai Negeri golongan I. KEDUA : Hasil pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan simpanan wajib Pegawai Negeri sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri. KETIGA : Hasil pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan kepada Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dengan diketahui oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk dijadikan sebagai modal tambahan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam anggota koperasi. KEEMPAT : Pelaksanaan teknis penggunaan uang hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalm diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) setelah berkonsultasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); KELIMA : Dengan pemotongan gaji Pegawai Negeri bulan ketiga belas sebagai simpanan wajib pada Koperasi Pegawai Negeri, maka setiap Pegawai Negeri dinyatakan menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEENAM … KEENAM : Semua Pimpinan Departemen, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara meningkatkan pembinaan perkoperasian di lingkungan instansi masing-masing dengan bekerjasama dengan Unit-unit KORPRI yang bersangkutan. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1983