DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2015

Nomor: 42
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PENETAPAN ALOKASI DANA, ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN LINGKUP KEGIATAN; PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAK KALTENG “HARATI” TAMBAHAN; PETUNJUK TEKNIS; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN; DANA PENDAMPING; PENYALURAN; PELAPORAN; PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam

Mengingat

Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan, perlu diatur pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tambahan tersebut;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Alokasi Definitif Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “HARATI” Tambahan Tahun Anggaran 2015; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor (9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
7. 8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. 16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 4
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
17. 18.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9);
18. 19.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Defenitif Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Harati” Tambahan yang selanjutnya disingkat DAK Kalteng “Harati” Tambahan adalah Dana Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan/ atau diarahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA, ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

(1)DAK Kalteng “Harati” Tambahan adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi namun merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikandi Kabupaten/Kota agar memenuhi standar pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

Pasal 3

(1)Asas umum dalam pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 meliputi:
1. a.efisiensi, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.efektif, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. c.transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan;
4. d.akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan dapat dipertanggungjawabkan;
5. e.kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. f.manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan yang sejalan dengan prioritas Provinsi yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. 6

Pasal 4

(1)Alokasi DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah).
(2)Besaran Alokasi DAK Kalteng “Harati” Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing- masing Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kabupaten Lamandau Rp. 1.000.000.000,-
2. b.Kabupaten Sukamara Rp. 1.000.000.000,-
3. c.Kabupaten Kotawaringin Barat Rp. 1.000.000.000,-
4. d.Kabupaten Katingan Rp. 1.000.000.000,-
5. e.Kabupaten Seruyan Rp. 4.500.000.000,-
6. f.Kabupaten Kapuas Rp. 1.000.000.000,-
7. g.Kabupaten Pulang Pisau Rp. 1.000.000.000,-
8. h.Kabupaten Gunung Mas Rp. 1.000.000.000,-
9. i.Kabupaten Barito Utara Rp. 1.500.000.000,-
10. j.Kota Palangka Raya Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 5

(1)DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.
(2)Pemberian DAK Kalimantan Tengah “Harati” Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan presentase (%) untuk setiap tingkat satuan pendidikan.
(3)Penggunaan DAK Kalteng “Harati” Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diarahkan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, pengadaan meubiler, pengadaan alat pendidikan, pengadaan peralatan laboratorium pendidikan dan pengadaan peralatan praktik.
(4)Besarnya alokasi anggaran untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh instansi yang berwenang dan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/ Upah Kebutuhan Daerah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. 7

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAK KALTENG “HARATI” TAMBAHAN

Pasal 6

(1)Program dan kegiatan yang disusun merupakan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sasaran kegiatan pembangunan fisik tidak tumpang tindih dengan pendanaan bersumber dari DAK Transfer Pusat dan sumber bantuan lainnya.
(3)Pada kolom Penjelasan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, harus dicantumkan keterangan sumber pendanaan: DAK Kalteng “Harati” Tambahan.
(4)Pemerintah Kabupaten/Kota harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal.
(5)Bila seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun dan pengadaan prasarana lain sesuai prioritas sekolah.

BAB IV

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 7

Mekanisme pengalokasian DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk Pendidikan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.Dinas Pendidikan Provinsi menganalisis kebutuhan sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah;
b.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun program yang akan dibiayai oleh anggaran DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015;
c.Bupati/Walikota menetapkan sekolah penerima bantuan DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015;
d.penggunaan DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 8 Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
e.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015; dan
f.penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara, untuk itu perlu mempertimbangkan: 1) kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah; 2) kualitas; 3) kemudahan perawatan; 4) ketersediaan bahan dan alat; dan 5) jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).

Pasal 8

Sekolah penerima DAK “Kalteng Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 harus memenuhi kriteria:

a.kriteria umum: 1) diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat; 2) sekolah memiliki kepala sekolah definitif; 3) khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status terakreditasi; 4) bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/ atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 5) sekolah telah membuat dan menyampaikan proposal usulan mendapatkan bantuan sarana prasarana pendidikan.
b.kriteria khusus: 1) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan meliputi Unit Sekolah Baru (USB),Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Praktik dan Infrastruktur Sekolah; 2) rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi rehabilitasi gedung dan infrastruktur sekolah; 9 3) pengadaan meubelair meliputi pengadaan meubelair pengganti dan meubelair gedung baru; 4) pengadaan peralatan laboratorium; dan 5) pengadaan peralatan praktik.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan pendidikan yang dibiayai melalui DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tambahan;
2. b.menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tambahan; dan
3. c.menyalurkan alokasi anggaran DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tambahan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah.
(2)Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.melakukan Sosialisasi;
2. b.melakukan Supervisi;
3. c.menerima Laporan; dan
4. d.membuat dan menyampaikan rangkuman laporan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.menetapkan nama-nama Sekolah penerima DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Gubernur, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. b.bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan di tingkat Kabupaten dan Kota; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan program DAK Kalimantan Tengah Harati Tambahan Tahun 2015 kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi.
(4)Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima program DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan tahun 2015 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru; 10
2. b.membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
3. c.melakukan sosialisasi kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan kepada sekolah calon penerima DAK;
4. d.mengusulkan nama-nama sekolah sasaran Program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tambahan Tahun 2015 kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK;
6. f.melaporkan penggunaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
7. g.mencatat prasarana dan sarana sebagai aset dari Program Kalteng “Harati” Tambahan tahun anggaran 2015 sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan asset yayasan bagi sekolah swasta.
(5)Komite Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; dan
2. b.melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tambahan Tahun Anggaran 2015 di tingkat sekolah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015