DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1971

Nomor: 5
Tahun: 1971
Ditetapkan: 29 Maret 1971
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketiga dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 khususnya Pasal 25;
c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/ 1972 adalah manifestasi daripada rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahun Pembangunan Lima Tahun 1 1969/1970 - 1973/1974 sehingga bidang pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor, tetap menjadi titik sentral pembangunan;
d.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
e.bahwa …
e.bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 dan tahun 1971/1972 diatur dalam Undang-undang ini. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) j o. Pasal 23 ayat (1);

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/ 1966;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4.Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972.

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 diperoleh dari:
1. a.Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
2. b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan,
(2)Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 415.960.385.500,00.
(3)Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 163.250.000.000,00.
(4)Jumlah seluruh Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan berjumlah Rp. 585.210.385.500,00.
(5)Perincian …
(5)Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

(1)Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 terdiri atas:
1. a.Anggaran Belanja Rutin dan
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 343.342.885.500,00.
(3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan bejumlah Rp. 241.867.500.000,00.
(4)Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan adalah Rp. 585.210.385.500,00.
(5)Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
(6)Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).
(7)Perincian dalam Lainpiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan Rutin,
2. b.Anggaran Pendapatan Pembangunan,
3. c.Anggaran Belanja Rutin,
4. d.anggaran …
5. d.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Kebijaksanaan perkreditan,
2. b.Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
(3)Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya.
(4)Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan, keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1)Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972.
(2)Saldo-anggaran-lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.
(3)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1970/1971.
(4)Sisa kredit anggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
(5)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

…

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2). (3), (4) dan (5) berlaku pula bagi anggaran tahun 1971/1972 ke-anggaran tahun 1972/1973.

Pasal 6

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1971/1972 oleh Pemerintah diajukan rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

(1)Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
(2)Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketiga dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 khususnya Pasal 25;
c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/ 1972 adalah manifestasi daripada rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahun Pembangunan Lima Tahun 1 1969/1970 - 1973/1974 sehingga bidang pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor, tetap menjadi titik sentral pembangunan;
d.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
e.bahwa …
e.bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 dan tahun 1971/1972 diatur dalam Undang-undang ini. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) j o. Pasal 23 ayat (1);

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/ 1966;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4.Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972.

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 diperoleh dari:
1. a.Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
2. b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan,
(2)Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 415.960.385.500,00.
(3)Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 163.250.000.000,00.
(4)Jumlah seluruh Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan berjumlah Rp. 585.210.385.500,00.
(5)Perincian …
(5)Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

(1)Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 terdiri atas:
1. a.Anggaran Belanja Rutin dan
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 343.342.885.500,00.
(3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan bejumlah Rp. 241.867.500.000,00.
(4)Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan adalah Rp. 585.210.385.500,00.
(5)Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
(6)Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).
(7)Perincian dalam Lainpiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan Rutin,
2. b.Anggaran Pendapatan Pembangunan,
3. c.Anggaran Belanja Rutin,
4. d.anggaran …
5. d.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Kebijaksanaan perkreditan,
2. b.Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
(3)Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya.
(4)Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan, keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1)Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972.
(2)Saldo-anggaran-lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.
(3)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1970/1971.
(4)Sisa kredit anggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
(5)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

…

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2). (3), (4) dan (5) berlaku pula bagi anggaran tahun 1971/1972 ke-anggaran tahun 1972/1973.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
(2)Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1972