MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPETUNJUKPENYUSUNAN RENCANAAKSI DAERAH PENURUNANEMlSI GAS RUMAH KACAKABUPATEN/KOTADI PROVINSISUMATERASELATAN. BABI KETENTUANUMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaterr/Kota eli Provinsi Surnatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Provinsi, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaterr/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
13.Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 34);
BAS II PENYUSUNANRADGRKKABUPATENjKOTA Pasa12
(1)RAD GRK KabupatenjKota terdiri atas kegiatan inti dan kegiatan pendukung.
(2)Kegiatan RADGRKKabupaterr/Kota meliputi bidang:
a.pertanian;
b.kehutanan dan lahan gambut;
c.energi dan transportasi;
d.industri;
e.pengelolaan limbah;
f.kegiatan pendukung lain.
Pasa13 RAD GRK KabupatenjKota disusun sesuai dengan RAD GRK Provinsi dan RANGRK.
11.Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupatenj Kota, yang selanjutnya disebut Kepala OPD KabupatenjKota, adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah KabupatenjKota di Provinsi Sumatera Sclatan.
12.Gas Rurnah Kaca, yang selanjutnya disebut GRK, adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
13.Rencana Aksi Daerah Penurunan Ernisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAD GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan ernisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
14.Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAN GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung rnenurunkan ernisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
15.Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut Emisi GRK, adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam waktu tertentu.
16.Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdarnpak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca dan pcnycrapan gas rumah kaca.
17.Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca serta bersifat mendukung pelaksanaan kcgiatan inti.
(1)Untuk menurunkan ernisi GRK, Bupati/Walikota menyusun RAD GRKKabupaten/Kota.
(2)Penyusunan RADGRKKabupaterr/Kota berpedoman pada:
a.RADGRKProvinsi;
b.prioritas pembangunan daerah.
(3)RAD GRK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, (4)RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disarnpaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi. PasaJ 7
(1)Kepala OPD Kabupaterr/Kota melakukan pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Dalam rangka koordinasi terhadap pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk OPD Kabupaten/Kota yang bertugas scbagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota,
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.