DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah Pedoman dan tata cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil etudi, Provinsi Sumatera Selatan tergolong rentan terhadap dampak dan perubahan iklirn sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklirn;
b.bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nornor 16 Tahun 20)6 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Frarneioork:Conventionson Climate Change huruf b angka 2, Negara Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penurunan ernisi global sebesar 29% (dua puluh sernbilan persen) pada tahun 2030;
c.bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Gubernur ten tang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaterr/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatcra Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);.
2.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1990 ten tang Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Mengingat Menrmbang PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR \rp TABUN 2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNANRENCANAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAKABUPATEN/KOTA Dl PROVINSI SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN · , Nornor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tabun
12.Peraturan Daerah Perlindungan dan (Lembaran Daerah 2016 Nomor 17);
4.Undang-Undang Nornor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5059);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2013 tentang Pencegaban dan Pemberanlasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2016 tentang Pengesaban Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5939);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor228, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5941);
9.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumab Kaca;
10.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumab Kaca Nasional;
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 NomOI'14); -, selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Sumatera Selatan. Daerah Kabupaten /Kota, yang OPD Kabupaten/Kota, adalah Daerah Kabupaterr/Kota di Provinsi Perangkat10. Organisasi

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPETUNJUKPENYUSUNAN RENCANAAKSI DAERAH PENURUNANEMlSI GAS RUMAH KACAKABUPATEN/KOTADI PROVINSISUMATERASELATAN.

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaterr/Kota eli Provinsi Surnatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Provinsi, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaterr/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
13.Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 34); BAS II PENYUSUNANRADGRKKABUPATENjKOTA Pasa12

(1)RAD GRK KabupatenjKota terdiri atas kegiatan inti dan kegiatan pendukung.
(2)Kegiatan RADGRKKabupaterr/Kota meliputi bidang:
1. a.pertanian;
2. b.kehutanan dan lahan gambut;
3. c.energi dan transportasi;
4. d.industri;
5. e.pengelolaan limbah;
6. f.kegiatan pendukung lain. Pasa13 RAD GRK KabupatenjKota disusun sesuai dengan RAD GRK Provinsi dan RANGRK.
  1. 11.Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupatenj Kota, yang selanjutnya disebut Kepala OPD KabupatenjKota, adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah KabupatenjKota di Provinsi Sumatera Sclatan.
  2. 12.Gas Rurnah Kaca, yang selanjutnya disebut GRK, adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
  3. 13.Rencana Aksi Daerah Penurunan Ernisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAD GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan ernisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
  4. 14.Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAN GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung rnenurunkan ernisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
  5. 15.Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut Emisi GRK, adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam waktu tertentu.
  6. 16.Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdarnpak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca dan pcnycrapan gas rumah kaca.
  7. 17.Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca serta bersifat mendukung pelaksanaan kcgiatan inti.
(1)Untuk menurunkan ernisi GRK, Bupati/Walikota menyusun RAD GRKKabupaten/Kota.
(2)Penyusunan RADGRKKabupaterr/Kota berpedoman pada:
1. a.RADGRKProvinsi;
2. b.prioritas pembangunan daerah.
(3)RAD GRK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini,
(4)RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), disarnpaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi. PasaJ 7
(1)Kepala OPD Kabupaterr/Kota melakukan pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Dalam rangka koordinasi terhadap pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk OPD Kabupaten/Kota yang bertugas scbagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota,
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 8

Pasal 4 RAD GRK Kabupaten/Kota merupakan pedoman bagi OPD Kabupaten/Kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait penurunan emisi GRK. PasalS RAD GRK Kabupaterr/Kota menjadi acuan bagi rnasyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak swasta dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penurunan emisi GRK. pihak swasta tertentu wajib melaporkan rencana penurunan emisi GRK kepada Bupati/Walikota dan Gubemur.
(2)Ketentuan mengenai kriteria pihak swasta tertentu yang wajib melaporkan rencana aksi penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 12

Kepala Bappeda Provinsi rnelaporkan pelaksanaan RAD GRK Kabupaten/Kota yang telah terintegrasi kepada Gubemur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalarn rangka rnengukur kinerja pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK,dapat dibentuk kelernbagaan yang bersifat non struktural untuk pelaporan data, pelaksanaan aksi, kegiatan verifikasi, dan/ atau sistern inventarisasi GRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Hasil kaji ulang RAD GRK Kabupaten/Kota sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), dapat dijadikan pertirnbangan dalam rangka penyesuaian terhadap RADGRKProvinsi,
(2)Kaji ulang RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda Kabupaterr/Kota dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaterr/ Kota.
(3)Hasil kaji ulang RAD GRK Kabupaterr/Kota sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota kepada Kepala Bappeda Provinsi dengan ternbusan kepada Kepala Dinas Lingkungan I-lidup dan Pertanahan Provinsi.
(1)RAD GRK Kabupaten/Kota dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkernbangan.

Pasal 10

Penyusunan RAD GRK Kabupaten/Kota dapat difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

s.ERl1'A DAERAH PROVlNSl SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17 SELATAN,PROVINSI Diundangkan di Palembang pada tanggal 2, ••1 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH fi,,4, H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2, •• 1 2017 GUBERNUR SUMI\TERA SEl-ATANt_ Peraruran Gubernur ini mulai berJaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota, dan/ atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABlll PEMBIAYAAN Pasal 13 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016