MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. Pasal I ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 71), diubah berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Parepare
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
5.Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam Bentuk ............
Bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah.
11.Subjek Pajak adalah pribadi atau Badan yamg dapat dikenakan pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Masa Pajak adalah masa jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkla waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama (3) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang tyerutang.
19.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
20.Surat ...........
20.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
21.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruandalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 21 Juni 2018 Pjs.WALIKOTA PAREPARE, ttd LUTFIE NATSIR Diundangkan di Parepare pada tanggal 21 Juni 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, ttd IWAN ASAAD LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 10 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.056.18