DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). Pelaksanaan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); b. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 2 mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 3 12.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendiriaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 5); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 3); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 3A dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

2.Diantara Pasal 5B dan Pasal II disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5C

Dengan adanya besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada PDAM sebesar Rp.39.872.136.823,76 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Tujuh Enam Sen)

3.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 1a sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2014.
(1a)Pelaksanaan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan 5 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 I. UMUM Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan penyertaan modal. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014, penetapan Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas Pasal II : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 5C

Pasal 6

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 5C

Pasal 6

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2015