MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara ( persero ) Cabang Banjarmasin;
6.Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
7.Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yg terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8.Surat Setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
9.Surat Ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
10.Surat ketetapan pajak Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah 'credit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT.adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang dtetapkan;
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak,atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
14.Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk mekalkukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Orang adalah orang pribadi atau badan.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut "Pasal 6
a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
e.Melakukan penggelapan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
g.Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.Menghentikan penyidikan;
k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal H Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Dacrah ini dcngan pcncmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 ia ov c;,Ibe r 2C 18 WALIKOTA BANJARMASIN, IBNU SINA Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2'7 t 01.re I..; Z' SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, HAMLI KURSANI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :