DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014

Nomor: 33
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada PT. Bank Kalsel dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Penambahan Penyertaan Modal;Tata Cara Penyertaan Modal;Pengawasan;Bagi Hasil Keuntungan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT. Bank Kalsel; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor4737);
13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha MilikDaerah; u
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
18.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993 Nomor 5, Seri D Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN

Menetapkan

Menetapkan dan WALIKOTABANJARMASIN MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASINKEPADArr, BANKKALSEL BAH I KETENTUAN UMUM Pasall

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3.Walikotaadalah WalikotaBanjarmasin.
4.DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modah Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya.
7.RUPSadalah Rapat Umum PemegangSaham PT. Bank Kalsel.
8.Deviden adalah Keuntungan PT. Bank Kalsel yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimilikidan ditetapkan dalam RUPS.
9.Dana Pembangunan Daerah adalah Keuntungan yang khusus diperuntukan bagi pemegang saham Pemerintah Propinsi, Kab/Kota yang dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya saham dan ditetapkan dalam RUPS.
10.PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD,adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin. BABI1 TUJUAN u Pasal 2

(1)Tambahan Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan. BABDI PENAMBAHAN PENYERTAAlf MODAL Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalsel sebesar Rp. 15.000.000.000,(lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berasal dari APBD-P Tahun Anggaran 2014;
2. b.Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015;

Pasal 4

Jumlah modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalsel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 sebesar Rp.67.800.402.296,-(enam puluh tujuh miliar delapan ratus juta empat ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Kalsel menjadi sebesar Rp.82.800.402.296,-(delapan puluh dua millar delapan ratus juta empat U ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). BABIV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 6 Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalsel dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BABV PERGAWASAlf

Pasal 7

(1)Walikota dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABVI BAGI BASIL KEURTUNGAR Pasal 8
(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada Pr. Bank Kalsel berupa deviden dan dana pembangunan daerah menjadi hak daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) .secara proporsional berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperoleh selama tahun berjalan, I
(2)Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD. KETENTUAN PENUTUP Pasa19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2014 WALIKOTABANJARMASIN, Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, H. ZULFADLI GAZALI LEMBARANDAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 33 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (219j20¥r.) , ,. II· • PENJELASAN ATAS PERATURAlf DAERAH KOTA BAlfJARMASllf NOMOR TABUN 2014 TElfTAlfG PElfAMBAIIAlf PElfYERTAAlf MODAL PEMERllfTAB KOTA BAlfJARMASllf KEPADA PT. BARK KALSEL I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Kalsel dan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalselyang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. PASAL DEMI PASAL Pasall CukupJelas Pasal 2 CukupJelas Pasal 3 CukupJelas u Pasa14 CukupJelas Pasal 5 CukupJelas Pasa16 CukupJelas Pasa17 CukupJelas Pasal 8 CukupJelas Pasal 9 CukupJelas TAMBAIIAlf LEMBARAlf DAERAH KOTA BAlfJARMASllf TAlIUN' 2014 NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2014