DokumenKeputusan Menteri (Kepmen)Berlaku

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019

Nomor: 02/KPTS/PK.020/M/01/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Sumba Ongole (SO) perlu dilakukan pembibitan Sapi Sumba Ongole (SO) dalam suatu wilayah sumber bibit;
b.bahwa rumpun Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu clan Kecamatan Pohunga Lodu belum banyak tercemar dan belum pernah ada .introduksi rumpun sapi lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai ketentuan

Mengingat

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten tang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak serta Pasal 17 ayat {2) Peraturan -Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140 / 9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bib it sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentarr/ OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Men teri Pertanian Nomor 48 / Perm en tan/ OT.140 / 9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole; MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/KPTS/PIZ.020/M/01/2019 TENTANG PENETAPAN KECAMATANKATALAHAMU LINGU DAN KECAMATANPOHUNGA LODU KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI WILAYAHSUMBER BIBIT SAPI SUMBA ONGOLE MENTERI PERTANIAN

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ten.tang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten.tang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5260);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 ten.tang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); Mengingat Permentan/SR.120/ 10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 117/Norn orPertanianMenteri10. Pera tu ran Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT. 140 / 11/20 12 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295); Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang dan Periode KementerianPcmbentukanten tang
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Pengelolaan wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) se bagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikelola secara terencana clan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, ses uai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur .Jerideral Peternakan clan Kesehatan Hewan. Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO). MEMUTUSKAN:

l.Surat Bupati Sumba Timur Nomor Disnak 524.5/2038/Pengemb/IX/2017 perihal Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
1. 2.Berita Acara Penilaian Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole (SO) di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Surnba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23015/PK.020/F2.1/10/2018 tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas. KETT GA KEDUA Menetapkan KESA TU Memerhatikan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 7.Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. 8.Gu bernur seluruh Indonesia;
4. 9.Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
5. 10.Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; clan
6. 11.Kepala Dinas yang mernbidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Badan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: l . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. 2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. 3.Menteri Dalam Negeri;
9. 4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. 5.Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. 6.Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala ~ ~ \ N SULAIM MENTER!PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2019 Keputusan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. KEEMPAT

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Sumba Ongole (SO) perlu dilakukan pembibitan Sapi Sumba Ongole (SO) dalam suatu wilayah sumber bibit;
b.bahwa rumpun Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu clan Kecamatan Pohunga Lodu belum banyak tercemar dan belum pernah ada .introduksi rumpun sapi lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai ketentuan

Mengingat

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ten.tang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten.tang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5260);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 ten.tang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); Mengingat Permentan/SR.120/ 10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 117/Norn orPertanianMenteri10. Pera tu ran Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT. 140 / 11/20 12 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295); Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang dan Periode KementerianPcmbentukanten tang
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Pengelolaan wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) se bagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikelola secara terencana clan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, ses uai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur .Jerideral Peternakan clan Kesehatan Hewan. Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO). MEMUTUSKAN:

l.Surat Bupati Sumba Timur Nomor Disnak 524.5/2038/Pengemb/IX/2017 perihal Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Sapi Sumba Ongole di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
1. 2.Berita Acara Penilaian Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole (SO) di Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Pahunga Lodu Kabupaten Surnba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23015/PK.020/F2.1/10/2018 tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas. KETT GA KEDUA Menetapkan KESA TU Memerhatikan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 7.Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. 8.Gu bernur seluruh Indonesia;
4. 9.Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
5. 10.Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; clan
6. 11.Kepala Dinas yang mernbidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Badan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: l . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. 2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. 3.Menteri Dalam Negeri;
9. 4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. 5.Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. 6.Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala ~ ~ \ N SULAIM MENTER!PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2019 Keputusan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. KEEMPAT

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015