Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019
- Nomor
- 02/KPTS/PK.020/M/01/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten tang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak serta Pasal 17 ayat {2) Peraturan -Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140 / 9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bib it sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentarr/ OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Men teri Pertanian Nomor 48 / Perm en tan/ OT.140 / 9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kecamatan Katala Hamu Lingu Dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Sumba Ongole; MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/KPTS/PIZ.020/M/01/2019 TENTANG PENETAPAN KECAMATANKATALAHAMU LINGU DAN KECAMATANPOHUNGA LODU KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI WILAYAHSUMBER BIBIT SAPI SUMBA ONGOLE MENTERI PERTANIAN
Mengingat Permentan/SR.120/ 10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
117/Norn orPertanianMenteri10. Pera tu ran Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1295); Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
Wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO) se bagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikelola secara terencana clan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, ses uai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur .Jerideral Peternakan clan Kesehatan Hewan. Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Pohunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah sumber bibit Sapi Sumba Ongole (SO).
MEMUTUSKAN:
KETT GA KEDUA Menetapkan KESA TU Memerhatikan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Badan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: l . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
KEEMPAT
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen