DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Nomor: 132
Tahun: 2000
Ditetapkan: 22 September 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan meningkatnya jumlah perkara pidana maupun perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Kendari yang tidak mampu lagi ditangani oleh cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Sambas, cabang Kejaksaan Negeri Tenggarong di Bontang, cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Kendari serta untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Sambas, Nunukan, Bontang, Tilamuta, dan Una Aha;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
6.Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabuapten Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 53);
8.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Sambas yang berkedudukan di Sambas.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Nunukan yang berkedudukan di Nunukan.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Bontang yang berkedudukan di Bontang.
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Tilamuta yang berkedudukan di Tilamuta.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Una Aha yang berkedudukan di Una Aha.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sambas meliputi daerah Kabupaten Sambas.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan meliputi daerah Kabupaten Nunukan.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bontang meliputi daerah Kota Bontang.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tilamuta meliputi daerah Kabupaten Boalemo.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Una Aha meliputi daerah Kabupaten Kendari.

Pasal 3

(1)Kejaksaan Negeri Sambas termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
(2)Kejaksaan Negeri Nunukan dan Kejaksaan Negeri Bontang termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
(3)Kejaksaan Negeri Tilamuta termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
(4)Kejaksaan Negeri Una Aha termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sambas maka Kabupaten Sambas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Singkawang.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Nunukan maka Kabupaten Nunukan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarakan.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bontang maka Kota Bontang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri tilamuta maka Kabupaten Boalemo dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Limboto.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Una Aha maka Kabupaten Kendari dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kendari.

Pasal 5

(1)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sambas maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri singkawang di Sambas tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sambas.
(2)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Nunukan maka perkara odana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Nunukan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan.
(3)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Bontang maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tenggarong di Bontang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bontang.
(4)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tilamuta maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Tilamuta tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tilamuta.
(5)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Una Aha maka perkara pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Kendari dan sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kendari tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Una Aha.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menetri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARSILLAM SIMANDJUNTAK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 163

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan meningkatnya jumlah perkara pidana maupun perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Kendari yang tidak mampu lagi ditangani oleh cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Sambas, cabang Kejaksaan Negeri Tenggarong di Bontang, cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Kendari serta untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Sambas, Nunukan, Bontang, Tilamuta, dan Una Aha;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
6.Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabuapten Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 53);
8.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Sambas yang berkedudukan di Sambas.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Nunukan yang berkedudukan di Nunukan.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Bontang yang berkedudukan di Bontang.
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Tilamuta yang berkedudukan di Tilamuta.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Una Aha yang berkedudukan di Una Aha.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sambas meliputi daerah Kabupaten Sambas.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan meliputi daerah Kabupaten Nunukan.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bontang meliputi daerah Kota Bontang.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tilamuta meliputi daerah Kabupaten Boalemo.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Una Aha meliputi daerah Kabupaten Kendari.

Pasal 3

(1)Kejaksaan Negeri Sambas termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
(2)Kejaksaan Negeri Nunukan dan Kejaksaan Negeri Bontang termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
(3)Kejaksaan Negeri Tilamuta termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
(4)Kejaksaan Negeri Una Aha termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sambas maka Kabupaten Sambas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Singkawang.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Nunukan maka Kabupaten Nunukan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarakan.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bontang maka Kota Bontang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri tilamuta maka Kabupaten Boalemo dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Limboto.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Una Aha maka Kabupaten Kendari dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kendari.

Pasal 5

(1)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sambas maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri singkawang di Sambas tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sambas.
(2)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Nunukan maka perkara odana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Nunukan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan.
(3)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Bontang maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tenggarong di Bontang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bontang.
(4)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tilamuta maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Tilamuta tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tilamuta.
(5)Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Una Aha maka perkara pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Kendari dan sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kendari tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Una Aha.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1999