DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1982

Nomor: 2
Tahun: 1982
Ditetapkan: 4 Januari 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keperluan tersebut pada. huruf a di atas perlu dibentuk Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proipinsi. Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) jo, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi. Irian Jaya. (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2997)
3.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut;
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;
6.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1980

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUkAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia, berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :

1.Menampung dan menyelesaikan masalah wilayah perbatasan yang timbul dengan adanya Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan dengan cara sebagaimana diatur dalam Persetujuan tersebut.
2.Menyampaikan saran kepada Pemerintah mengenai cara penyelesaian masalah wilayah perbatasan yang berada di luar kerangka Persetujuan tersebut pada huruf a.
3.Mengadakan pembahasan secara tetap dan teratur mengenai cara penyelesaian masalah wilayah perbatasan dalam rangka penanganan pembangunan terpadu daerah perbatasan Republik Indonesia di Propinsi Irian Jaya, guna diterapkan dalam pembangunan regional.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Panitia terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua, merangkap Anggota ;
2. b.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I, merangkap Anggota ;
3. c.Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I I, merangkap Anggota
4. d.Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Departemen Dalam Negeri, sebagai Sekretaris, merangkap Anggota ;
5. e.Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan berkedudukan di Departemen Pertahanan-Ke- amanan, sebagai Sekretaris I, merangkap Anggota ;
6. f.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam. Negeri, sebagai Anggota
7. g.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota ;
8. h.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima, Angkatan Bersenjata, sebagai Anggota ;
9. i.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, sebagai Anggota
10. j.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota ;
11. k.Seorang …
12. k.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Anggota ;
13. l.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota
14. m.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan , sebagai Anggota
15. n.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Sekretaris Negara, sebagai Anggota
16. o.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ;
17. p.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota. ;
18. q.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai Anggota ;
19. r.Panglima Daerah Miiliter XVIT/Cendrawasih., sebagai Anggota ;
20. s.Pejabat atau pejabat-pejabat dari Departemen/Lembaga yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi,
(2)Menteri yang bersangkutan dapat menunjuk anggota pengganti .
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Panitia, Menteri Dalam Negeri. membentuk Sekretariat Panitia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia ini bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1)Panitia dapat membentuk Sub-sub Panitia atau Panitia-panitia Adhoc yang dianggap perlu.
(2)Atas saran Departemen Teknis, Panitia dapat membentuk Panitia-panitia Teknis yang dianggap perlu guna menangani masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan fungsi masing-masing Departemen Teknis yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Biaya Panitia dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri.
(2)Biaya Panitia Panitia Teknis tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Teknis yang bersangkutan dan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua Panitia.
(3)Hal-hal yang menyangkut pembiayaan mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 1982/1983.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kegiatannya Panitia mengadakan koordinasi dengan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut (PANKORWILNAS).
(2)Dengan terbentuknya Panitia ini maka semua Panitia yang ada di Departemen Teknis, yang menangani dan bersangkut paut dengan masalah perbatasan Irian Jaya, disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keperluan tersebut pada. huruf a di atas perlu dibentuk Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proipinsi. Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) jo, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi. Irian Jaya. (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2997)
3.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut;
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;
6.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1980

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUkAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia, berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :

1.Menampung dan menyelesaikan masalah wilayah perbatasan yang timbul dengan adanya Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan dengan cara sebagaimana diatur dalam Persetujuan tersebut.
2.Menyampaikan saran kepada Pemerintah mengenai cara penyelesaian masalah wilayah perbatasan yang berada di luar kerangka Persetujuan tersebut pada huruf a.
3.Mengadakan pembahasan secara tetap dan teratur mengenai cara penyelesaian masalah wilayah perbatasan dalam rangka penanganan pembangunan terpadu daerah perbatasan Republik Indonesia di Propinsi Irian Jaya, guna diterapkan dalam pembangunan regional.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Panitia terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua, merangkap Anggota ;
2. b.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I, merangkap Anggota ;
3. c.Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I I, merangkap Anggota
4. d.Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Departemen Dalam Negeri, sebagai Sekretaris, merangkap Anggota ;
5. e.Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan berkedudukan di Departemen Pertahanan-Ke- amanan, sebagai Sekretaris I, merangkap Anggota ;
6. f.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam. Negeri, sebagai Anggota
7. g.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota ;
8. h.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima, Angkatan Bersenjata, sebagai Anggota ;
9. i.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, sebagai Anggota
10. j.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota ;
11. k.Seorang …
12. k.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Anggota ;
13. l.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota
14. m.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan , sebagai Anggota
15. n.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Sekretaris Negara, sebagai Anggota
16. o.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ;
17. p.Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota. ;
18. q.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai Anggota ;
19. r.Panglima Daerah Miiliter XVIT/Cendrawasih., sebagai Anggota ;
20. s.Pejabat atau pejabat-pejabat dari Departemen/Lembaga yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi,
(2)Menteri yang bersangkutan dapat menunjuk anggota pengganti .
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Panitia, Menteri Dalam Negeri. membentuk Sekretariat Panitia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia ini bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1)Panitia dapat membentuk Sub-sub Panitia atau Panitia-panitia Adhoc yang dianggap perlu.
(2)Atas saran Departemen Teknis, Panitia dapat membentuk Panitia-panitia Teknis yang dianggap perlu guna menangani masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan fungsi masing-masing Departemen Teknis yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Biaya Panitia dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri.
(2)Biaya Panitia Panitia Teknis tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Teknis yang bersangkutan dan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua Panitia.
(3)Hal-hal yang menyangkut pembiayaan mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 1982/1983.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kegiatannya Panitia mengadakan koordinasi dengan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut (PANKORWILNAS).
(2)Dengan terbentuknya Panitia ini maka semua Panitia yang ada di Departemen Teknis, yang menangani dan bersangkut paut dengan masalah perbatasan Irian Jaya, disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1981