DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Nomor: 42
Tahun: 2002
Ditetapkan: 28 Juni 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup: - pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan; - belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan; - defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara; - pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri; - surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
(2)Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2)Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut: - anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan; - anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 4

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
(3)Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk: - pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK); - pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
(4)Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai: - penandatangan SKO; - atasan langsung bendaharawan; - bendaharawan.
(5)Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
(2)Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
(2)Pendapatan...
(2)Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

Pasal 8

(1)Departemen/lembaga wajib: - mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; - engintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara; - engintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan; - engenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.
(2)Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan; - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(2)Barang...
(2)Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(3)Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(4)Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.
(5)Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(7)Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan
(6)diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(8)Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
(9)Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
(10)Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
(2)Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
(3)Pimpinan...
(3)Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
(4)Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup: - pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan; - belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan; - defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara; - pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri; - surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
(2)Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2)Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut: - anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan; - anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
(3)Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk: - pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK); - pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
(4)Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai: - penandatangan SKO; - atasan langsung bendaharawan; - bendaharawan.
(5)Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
(2)Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
(2)Pendapatan...
(2)Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

Pasal 8

(1)Departemen/lembaga wajib: - mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; - engintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara; - engintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan; - engenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.
(2)Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan; - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(2)Barang...
(2)Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(3)Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(4)Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.
(5)Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(7)Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan
(6)diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(8)Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
(9)Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
(10)Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
(2)Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
(3)Pimpinan...
(3)Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
(4)Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2004

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2004

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011