Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 139
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB I
Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2…
- pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan; - belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan; - defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara; - pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri; - surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
- anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan; - anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5…
- pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK); - pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
- penandatangan SKO; - atasan langsung bendaharawan; - bendaharawan.
- mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; - engintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara; - engintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara; - elakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan; - engenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.
- untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan; - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)