DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Nomor: 49
Tahun: 1996
Ditetapkan: 20 Juni 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya pengalihan gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur transaksi pengumpulan tol pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3.Peraturan…
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6.Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng menjadi Jalan Tol Cengkareng dan Penetapan Besarnya Tarif Tol serta Langganan Tol;
7.Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1985;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL. PERTAMA :… PERTAMA : Menetapkan transaksi pengumpulan tol dari 1 (satu) gerbang tol menjadi 2 (dua) gerbang tol yaitu Gerbang Tol Kapuk yang terletak di Km.11+000 dan Gerbang Tol Cengkareng yang terletak di Km.2+000 pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo yang menghubungkan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta ke arah Bandara Soekarno - Hatta dan sebaliknya; KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk kedua gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------- BESARNYA TARIF TOL (Rp) ------------------------------------------------------------------------- GERBANG TOL GOL I GOL IIA GOL IIB ------------------------------------------------------------------------- CENGKARENG 2.000 2.500 3.000 ------------------------------------------------------------------------- KAPUK 2.000 2.500 3.000 ------------------------------------------------------------------------- KETIGA : Golongan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah: Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang. Golongan II A : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar. Golongan II B : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih. KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA. KELIMA… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya pengalihan gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur transaksi pengumpulan tol pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3.Peraturan…
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6.Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng menjadi Jalan Tol Cengkareng dan Penetapan Besarnya Tarif Tol serta Langganan Tol;
7.Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1985;

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1985