DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 2002

Nomor: 52
Tahun: 2002
Ditetapkan: 10 Juli 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendment tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
5.Keputusan…
5.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Keikutsertaan Indonesia dalam Fasilitas Special Drawing Rights (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
6.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);
7.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 83);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROPOSED FOURTH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN DASAR DANA MONETER INTERNASIONAL).

Pasal 1

Mengesahkan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional), yang telah disetujui Dewan Gubernur Dana Moneter, pada tanggal 23 September 1997, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendment dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 79

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendment tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
5.Keputusan…
5.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Keikutsertaan Indonesia dalam Fasilitas Special Drawing Rights (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
6.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);
7.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 83);

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1992