DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 50 Thn 2024, yaitu sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1; Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II; Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat; dan Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada huruf D Nomor 7a "menyatakan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama" dilakukan melalui Perubahan RKA SKPD dan untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 12, Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
b.bahwa berdasarkan pertimba:ri.gan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATI LANGKAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI LANGKAT NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2025 TENTANG PERATURANBUPATI LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI LANGKAT PROVINS! SUMATERA UTARA SALIN AN Mengingat Menimbang 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6934);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 ten tang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 3 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
24.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 102);
25.Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 Nomor 50); Menetapkan -- 4
4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:
3.Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
2.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 0,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. (3. 000. 000. 000, 00)Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.

b.Pengeluaran 1) Semula Rp.3.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan =-R=P:....:.·---=-3-'--'.0::....:0::....:0::....:...::cO..::cO..::cO-=-.O=-O=-O.=...i..::,O:....:::.O 0,00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) =R=p_,_.--------=-O.i...::,0:....::.0 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
1. 2.Belanja
a.Semula Rp.2.121.784.461.943 ,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 208.583.365.000,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.330.367.826.943,00 Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah sebesar Rp.2.124.784.461.943,- bertambah Rp.208.583.365.000,- sehingga menjadi Rp.2.233.367.826.943,- dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan
a.Semula Rp. 2.124.784.461.943,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 208.583.365.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.333.367.826.943,00

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 Nomor 50) diubah sebagai berikut: Pasal I 5 slinya KUM, ( "/~·- BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKATTAHUN 2025 NOMOR : 3 AMRIL ttd Diundangkan di Stabat pada tanggal ~1 - ;). - ~t SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLANGKAT, SYAH AFANDIN Ditetapkan di Stabat pada tanggal oJ.7 - 2 - ~o;t~ BUPATI LANGKAT, ttd Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 Nomor 50), dinyatakan masih berlaku.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024