d.bahwa ...
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen organisasi yang berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai melalui pemberian tunjangan kinerja yang proporsional;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan-Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2024 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
BUPATISUMEDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA TENTANG TAHUN2025NOMOR 9 PERATURANBUPATISUMEDANG BUPATISUMEDANG PROVINSIJAWA BARAT