DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 11 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Penyertaan Modal, BAB IV tentang Keuntungan Penyertaan Modal, BAB V tentang Evaluasi, BAB VI tentang Pertanggungjawaban, BAB VII tentang Pengawasan, BAB VIII tentang Sanksi, BAB IX tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah ~ diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaanmodal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD dan penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaranberkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; ,:;. , : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan , "· Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda; Mengingat d. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif melalui pengembangan produksi andalan diantaranya adalah pengolahan sawit dan produk ikutannya, perlu melakukanpenyertaan modal pada Perusahaan Daerah PembangunanAceh Barat Daya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat DayaPada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya; 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh L' Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nom01· 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam \ (.' ') \,___,;)l ·.'·} '-.___,. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
18.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh BaratDaya Tahun 2005 Nomor 29). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan

Menetapkan

Menetapkan : BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. 6. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005. 7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkanbaik yang beIWUjud uang atau barang. \ (_/( 9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatanModal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu. 10. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semulamerupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaanyang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ sahamdaerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaatekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanankepada masyarakat. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnyadisingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan PemerintahKabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

14.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untukmemperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/ a tau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. keuntungan sejumlah tertentu berupa deviden;
1. b.peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten; c. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripenyertaan modal Pemerintah Kabupaten; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktutertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kabupaten; dan e. mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerahbertujuan untuk :a. meningkatkan permodalan Perusahaan Daerah sebagai pengembangan investasi; b. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten; dan c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden). \ \ . '--·-l, MODAL

BAB III

PENYERTAAN

Pasal 4

Petertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah dit tapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ak · dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, bentuk uang maupun barang sesuai kemampuan keuangan upaten.

Pasal 5

Peijiganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Penusahaan Daerah melalui mekanisme penganggaran dalam APBK. BAB IV KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL Pasal 6

(1)Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah setelah dikurangi biaya operasional menjadi \ hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaranPerusahaan Daerah.
(2)Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBKsebagai pendapatan Kabupaten.
(3)Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tambahan penyertaan modalPemerintah Kabupaten. BABV EVALUASI

BAB IV

KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan pada saat dimulainya operasional Perusahaan Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Daerah memiliki prospekusaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang danPerusahaan Daerah merupakan penunjang pembangunan ekonomi kabupaten dan tidak sedang bermasalah dari segi yuridis.
(5)Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) prospek usaha Perusahaan Daerah dinilai kurang menguntungkan/tidak menguntungkan pada masa yang akandatang dan bermasalah dari segi yuridis, Pemerintah Kabupatendapat mengambil langkah-langkah divestasi. ·-~· .,.. __ ·r.~·---;-~.--:-· ·· ·· .-··--:-.-, ·--:-1 ( 8 Perusahaan Dae rah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabru1 kepada Bupati dengan tembusan disampaikankepada Perangkat Kabupaten terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(1)OPD Kabupaten yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati. BAB VIII SANKS I Pasal 10 Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa peninjauan kembali terhadap penyertaan modal pada PerusahaanDaerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. \ \ ' ' ·I _:_,.... PENUTUP Pasal 11 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganQanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Diundangkan di Blangpidie Ditetapkan di Blangpidiepada tanggal 21"::L)&~ 2019 M fl'/~1441H ;UPATI ACEH BARAT DAYA, ' ~ AKMAL IBRAHIM pada tanggal .3/ b..te!H.bec 2019 M ~<}q""'1at_, ~ 1441 H t SEKRETARIS DAERAH f \ KABUPATE~H BARAT DAYA, .. ,. '-··· . Ll~MBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR S: NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINS! ACEH NOMOR (5/ 168/2019) ( PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR S- TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PPERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari PendapatanAsli Daerah {PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten, di sisi lain perimbangankeuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk rnendorong perturnbuhan dan perkembangan perekonomian KabupatenAceh Barat Daya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah denganlebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerahdengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukupjelas ~ .

BAB VIII

SANKS I Pasal

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas Pasal 10 Cukupjelas Pasal 11 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 1.3!,

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011