(4)Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat
(2), Pasal 13, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (3) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(5)Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik secara vertikal antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Namun proses akulturasi tersebut tidak begitu saja bisa diterima oleh masyarakat, sehingga peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan, dituntut untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal. 12 Dampak dari pergeseran budaya tersebut, dapat dilihat dari :
1.Adanya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap Kebijakan Daerah berupa pelanggaran izin, atau pelaksanaan usaha dan pendirian bangunan tanpa izin;
2.Penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi terselubung;
3.Penyalahgunaan sarana fasilitas umum seperti pasara, jalan, taman, jalur hijau, sungai dan lain-lain;
4.Perbuatan kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian dan sebagainya.
Keempat bentuk perilaku tersebut berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan umum, sehingga diperlukan instrumen penertiban yang sistematis dan metodis. Instrumen hukum tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Namun demikian Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 180/010010 tanggal 10 Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pasal-pasal yang diklarifikasi adalah Pasal 68 dan Pasal 71. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I