DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 5
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5048);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5094);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5294);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D); 6
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 159) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

(1)Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat
(2), Pasal 13, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (3) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 8
(2)Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 159) diubah sebagai berikut :

3.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

4.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

(4)Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat
(2), Pasal 13, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (3) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(5)Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik secara vertikal antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Namun proses akulturasi tersebut tidak begitu saja bisa diterima oleh masyarakat, sehingga peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan, dituntut untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal. 12 Dampak dari pergeseran budaya tersebut, dapat dilihat dari :

1.Adanya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap Kebijakan Daerah berupa pelanggaran izin, atau pelaksanaan usaha dan pendirian bangunan tanpa izin;
2.Penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi terselubung;
3.Penyalahgunaan sarana fasilitas umum seperti pasara, jalan, taman, jalur hijau, sungai dan lain-lain;
4.Perbuatan kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian dan sebagainya. Keempat bentuk perilaku tersebut berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan umum, sehingga diperlukan instrumen penertiban yang sistematis dan metodis. Instrumen hukum tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Namun demikian Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 180/010010 tanggal 10 Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pasal-pasal yang diklarifikasi adalah Pasal 68 dan Pasal 71. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 68

Cukup jelas 13

Pasal 71

Ayat (1) Sesuai ketentuan Lampiran II angka 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan dan norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal yang memuat norma tersebut. Ayat (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi memuat ancaman pidana melebihi ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka yang diberlakukan adalah ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ayat (3) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 178

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 68

Pasal 71

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 68

Pasal 71

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013