DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6, menghapus Pasal 10, mengubah Pasal 12,Pasal 14,Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), mengubah judul Bab V dan Pasal 10, mengubah Pasal 21, menambahkan ketentuan Pasal 2, Pasal 4.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan penetapan kurikulum muatan lokal sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten dalam penetapan kurikulum muatan lokal hanya pada tataran pendidikan dasar serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5394);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 4
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 5
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan; 6
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 143);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 172); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 172) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal berasaskan :

a.asas manfaat;
b.asas keutuhan;
c.asas kontekstual; 8
d.asas terpadu;
e.asas apresiatif;
f.asas fleksibel; dan
g.asas pendidikan sepanjang hayat.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendidikan muatan lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk :

a.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah; dan
b.melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan di Daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pendidikan muatan lokal meliputi :

a.Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah untuk :
a.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
b.meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian di Daerah;
c.meningkatkan penguasaan keterampilan komunikasi dan promosi untuk keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi daerah, seperti potensi dawet ayu dan potensi periwisata; dan 9
b.Lingkup isi/jenis muatan lokal, meliputi :
1. 1.pariwisata Banjarnegara dengan Dawet Ayu sebagai ciri khas daerah;
2. 2.pengetahuan dan keterampilan tentang kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi Daerah.
3. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan analisis konteks lingkungan alam, sosial dan/atau budaya kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini Bupati bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan membentuk Tim Pengembang Kurikulum Daerah, merumuskan kompetensi dasar dan silabus, menyusun buku teks pelajaran, menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan melakukan koordinasi dalam penyusunan kurikulum dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.
(4)Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar. 10
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Muatan lokal yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Pasal 10 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan berbasis keunggulan potensi lokal yang mengintegrasikan muatan nilai-nilai luhur, budaya, karakteristik keunggulan lokal dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, humaniora, kesenian, olah raga dan kegiatan sosial.
(2)Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.ciri khas Daerah;
2. b.sejarah dan seni budaya daerah;
3. c.keunggulan daerah di bidang kuliner, pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan dan keunggulan lokal lainnya yang menjadi ciri khas daerah; dan
4. d.kesehatan, olah raga, kegiatan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. 11
  1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan karya nyata.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai pengampu muatan lokal adalah memiliki :
1. a.kemampuan atau keahlian dan/atau lulusan pada bidang yang relevan;
2. b.pengalaman melakukan bidang yang diampu;
3. c.minat tinggi terhadap bidang yang diampu; dan
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan mutan lokal dapat berasal dari luar satuan pendidikan seperti satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat dan pelaku sosial budaya.
(2)Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib :
1. a.mempelajari dan mengembangkan materi muatan lokal daerah sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk menguasai seluruh kompetensi yang diharapkan;
2. b.memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan narasumber; 12
3. c.dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan satuan pendidikan misalnya dengan memanfaatkan tanah/kebun satuan pendidikan, meminta bantuan dari instansi terkait/dunia usaha/industri (lapangan kerja)/tokoh-tokoh masyarakat; dan
4. d.dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik maupun sosial.
  1. 9.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f digunakan untuk kerangka dasar tata kelola pendidikan di jalur formal, non formal dan informal berbasis budaya.
(2)Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenjang Pendidikan Dasar dengan menerapkan manajemen berbasis Sekolah.
(3)Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
(4)Pengelolaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh keluarga dan/atau lingkungan masyarakat. 13

10.Ketentuan judul BAB V dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Setiap satuan pendidikan wajib :

a.mengembangkan pemahaman mengenai nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik keunggulan lokal Daerah;
b.menerapkan nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik keunggulan lokal Daerah; dan
c.menerapkan standar mutu Pendidikan Muatan Lokal, mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19.
1. 11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013