DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip penyediaan dana, besaran dan sumber dana, penganggaran, besaran dan rincian alokasi dana, tata cara penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 42 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selaus-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyumas adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11.Bank Pemerintah adalah bank yang sebagian dan atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

Prinsip penyediaan Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 adalah efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN PENYEDIAAN DANA

Pasal 3

Tujuan Penyediaan Dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ditetapkan paling banyak Rp. 28.433.983.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dipenuhi selama 2 (dua) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2017 paling banyak Rp. 16.062.995.500 (enam belas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
b.Tahun Anggaran 2018 paling banyak Rp. 12.370.987.500,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas

Pasal 5

Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

Dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan sesuai mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB VI

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA

Pasal 7

Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

BAB VII

TATA CARA PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

(1)Penggunaan dana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan Tahun 2017 dan Tahun 2018.
(2)Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme Hibah Daerah.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009