DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat yaitu tentang kegiatan perjudian, pelacuran, mabuk-mabukan, pembinaan, hukuman dan sanksi administrasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai penegakan pelanggaran dalam sanksi administrasi dan sanksi pidana perlu dikoreksi dan diterapkan secara cepat dan mudah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman alkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 14 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kegiatan perjudian meliputi :

a.setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dan/atau orang atau badan yang turut serta menanamkan modal dalam perusahaan perjudian;
b.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
c.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
d.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
e.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
f.setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.
1. 2.Setelah Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Termasuk kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diselenggarakan secara online.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan perjudian yang diselenggarakan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penyakit Masyarakat Pelacuran termasuk segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum, kecuali pada tempat umum yang mempunyai izin menjual minuman beralkohol.
(2)Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin.

5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Barangsiapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan dilarang mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan, hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, obyek wisata, panti pijat, salon kecantikan, kafe, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
(2)Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat- tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
(3)Barangsiapa menawarkan dirinya atau orang lain, baik laki- laki atau perempuan untuk suatu kegiatan pelacuran melalui aplikasi facebook, twitter, tinder, whatsapp atau media online lainnya dapat dilaksanakan pemantauan dan pembuktian oleh Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain bahwa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan pelacuran.

6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penegakan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga untuk efektif dan terkoordinasinya pembinaan

7.Setelah ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

8.Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
(2)Pejabat yang rnenerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
(3)Kelalaian dalam penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai melakukan penyakit masyarakat

9.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penertiban;
4. d.penghentian sementara dari kegiatan;
5. e.denda administrasi;
6. f.pengamanan barang;
7. g.pencabutan izin, pembekuan izin, penyegelan; dan/atau
8. h.pembongkaran bangunan.
(2)Besarnya denda administasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Kepada penanggung jawab usaha selain dikenakan sanksi administrasi dapat dikenakan sanksi pidana.
(4)Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 36

Pasal 37

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 36

Pasal 37

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015