(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa Tanda Pengenal tersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan seorang tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
5 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR, AIR TERJUN KILO METER 18 JANTUR DOYAM, DAM TRINSING DAN DAM TRAHEAN I. UMUM Pariwisata di Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Kabupaten terutama terhadap obyek dan daya tarik wisata, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan usaha pariwisata tersebut, diperlukan peranan Pemerintah Daerah serta Masyarakat guna mewujudkan potensi pariwisata di Kabupaten Barito Utara yang mampu bersaing baik di Tingkat Nasional maupun Regional. Pariwisata yang dikembangkan di dalam perda pengelolaan objek wisata ini meliputi Objek Wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur, Air Terjun Kilo Meter 18 Jantur Doyam, Dam Trinsing dan Dam Trahean, dengan tujuan agar memberikan manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL