DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, penyelesaian sengketa, pengawasan dan pembinaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam;
b.bahwa pengelolaan sampan selama ini belum sesual dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingknngan sehingga men:imbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan Iingkungan; c, bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
d.bahwa dalam pengelolaan sampah diperiukan kepastian hukum~ kejelasan tanggung jawab dan kewenangan penterintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan saropah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien:
e.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c~ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; BUPATI BATANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENGEI.DI.AAN SAMPAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHON 2016 BUPATl BATANG PROvTNSI JAWA TE.NGAH Menimbang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor- 76, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3209);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sam.pah (Lembaran .Negara Tahun 2008 Norn.or69, Tambahan lembaran Negara Nomor 485Ih
5.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1Lembaran Negara Tahun 2009 .No.mor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ·te1ab_ beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N.omor 58, Tambaban Lemharan Negara Republik Indonesia Nam.or 5679};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten:tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun .2010 Nomor 901> Tambaban Lemharan Negara Nomor 5145);
8.Peraturan Pe.merintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kahuparen Daerah Tingkat ll Pekalo.ngan dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang ((Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10_ Pera.turan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaiaan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11.Pcraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara. Pelaksanaan Kerjasama Daera.h (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 2 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Batang,
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur ·penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang. 4_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya dismgkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang BABI .KETENTUAN UMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG Dengan Persetujuan Bersama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lemba.ran Negara Nomor 5347};

13.Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 62); · 14 _ Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri .Nomor 61 Tahun 2007 ten.tang Pedoman leknis PengeloJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
16.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 t:entang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah; 18_ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelengga.raan Pra.sarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bata.ng Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16l- berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dae.rah.
5.Perangkat daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan yang bertanggungjawab temadap pelaksanaan tugas di bidang persampahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbetuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah seients sampah rurnah tangga, 8.. Pengbasil sampab adaJab M:t1ap orang d.an atau akfbat proses a.lam yang menghasilkan timbulan sampah.
9.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik:. tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, lo_ Sam:pah sejenis sarnpah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman nicla:inkan dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khu.sus, fasilttas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya ..
11.Kawasan permuk:iman adaJah kawasan human daJam bentu.k: klaster, asama-. dan sejenisnya.
12.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, 13~ .Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang, dilengkapi dengan saran.a dan prasarana penunjang.
14.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional. 15_ Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah -yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah,
16.~lolaan sampah adalah kegiatan yang -sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pet1;gplahandan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST ada:lah tempat dilakanakananya kegiatan pengumpulan, pem.ilaban, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sa.mpah.
19.Te-mpat pemrosesan akhir yang sela:njutnya disingkat TPA adaJah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media Ilngkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20.Orang adalah perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau bad.an hukum.
21.Kom.pensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terlrena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sam:pah di ternpat pemrosesan akhir sampah.
22.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah. 23'. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, penga:ngkutan, pengolahan clan pemrosesan akhir, 24~ Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokk.an dan memlsahkan sampah -sesaaijems, jumlah dan/atau sifat sampah,
25.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementa.ra. 4 5

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(l) ·Ruang lingkup sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah mi teroiri dari:

a.sampah rumah tangga; dan
b.sampah sejenis sampah rumah tan~

(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari :
1. a.kawasan komersial;
2. b.kawasan industri;
3. c.kawasan khusus;
4. d.fasilitas social;
5. e.fasiluas umum; dan/ atau
6. f.faailitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. BABU ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengek>laa.nsampah c:liselenggarak berdasarkan asas :

a.tanggung jawab
b.berkelanjutan
c.:manfaat
d.ke.adilan
e.kesadaran
f.kebersamaan s- keselamatan
h.kesamaan
i.nilai ekonomi.
1. 26.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
2. 27.Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karak:teristik, kompoeisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses Iebih Ianjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
3. 28.Peuyedia jasa pengelo1aan sampah ada1ah orang dan/atau bad.an yang bertan.ggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, 29_ Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberika.n unruk keptan. pengelolaan aampah.
4. 30.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang da:pat didaur ulang dan/ atau diguna u1ang yang memiliki nilai ekonomi.
5. 31.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dal:am rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 6

Pasal 7

( 1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah -mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional clan Provinsi.; b, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Oaerah sesuai dengan norma, atandar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pe:merintah;
d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh] tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan { menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Menetapkan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap daru:rat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f sesuai dengan peratura.n perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.:mdakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah:
c.memfasilitasi, mengembangkan dan me1aksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfataan sampah;
d.mdak.sanakan pengelolaan sampa.b dan memfasilitasi pem..-maan peasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat basil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi an.tar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

BAB IV

11JGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terse1enggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebapimana dimaksud dalam Pasa.13. 7

Pasal 13

( 1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 12

( 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib menilliki izin dari Bupati {2} fain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(3)Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} diatur dengan Peratura.n Bupati.

Pasal 11

(1} Setiap produsen harus mencantumkan label arau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

(2)Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012