DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pengelolaan air limbah domestik, tugas dan wewenang pemerintah daerah, peran serta masyarakat, hak dan kewajiban, larangan, pemanfaatan sistem pengolahan air limbah, perizinan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara tanki septik yang· tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumul:asi bahan pencemar air tanah dan air permukaan·;
c.hahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
d.bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, khususnya dampak dari air limbah domestik, perlu pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2008 tentang Kebijakan clan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sistem pengelolaan air limbah, ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah perrm Ilciman di daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; BUPATI BATANG, TENTANG PENGEWLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2016 BUPATIBATANG PROVINSIJAWA TENGAH Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ba.tang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam I.inglnJDtJln Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tamhahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tent.ang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4247};
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725};
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingk:ungan Hidup (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063};
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumaban dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tam.ha.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5188);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubeh bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ~bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan ~tah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lemb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); l l. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 2 I 3 RABI KETENnlAN UMUM Pasal 1 Oalam peraturan dacrah ini yang dimaksud dcngan:
1.Daerah adalah Kabupaten Datang.
2.Bupa.ti adalah Bupati Batang
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban Dacrah yang memimpin pe]aksanaan urnsan pemerintahan yang menjadi k.ewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu Bupa.ti dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahao yang menjadi kewenangan Daerah,

Menetapkan

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH 1ENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. MEMUTUSKAN: Denga.n Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG Nomor 112, Tambahan Lembat'an Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. {Lcmbaran Negara Republik. lndonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjassma Pemerintah Dengan Badsn Usaha Da1am Penyediaan lnfnlStruktut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 62);
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15.Peraturan Menteri Pe.lrerjaan Umum Nomor 16/P«f/Ml2008 tentang Kcbijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pen.ge)olaan Air Limbah Pe1malriman;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Ol/PR'f/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum. dan Penataan Ruang;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedlmg (Lemberan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ba.tang Tahun 2011-2031 (Lembaran Da.erah Kabupaten BatangTahun 2011. Nomor 7);
5.Air limbab domestik adaJah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemulriman, nunah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem penge1oiaan air Jim.bah yang selanjutnya disingka.t SPAL merupakao satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbeh.
7.Pengo1ahan adalah rangkaum proses dan operasi untuk mengurangi kandungan ·pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aJDan Jika dibuang ke media linglnmgan.
8.Instalssi Pengolah Air Umbeh Domestik yang selanjutnya disingka.t IPAL adaJah sanma pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasllkan ejtuen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9.Instalasi PengoJahan Lumpur Tinja yang seJanjutnya disingkat IPLT adalab instalssi pengolaben air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja me1a1ui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
10.Lumpur Tinja adala.h limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
11.Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalsb suatu penge1oiaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana selurub komponen ope:rasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaetan lumpur tinja) dapat berjalan denga.n baik, benar, dan berkelmtjutan karena didukung oleh prasarana, Iembaga, prosedur, aturan dan finansial yang memadai.
12.Sistem Penyedotan Terjadwa.ladalab penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwerumg yang merupak:an program pemerintah daerah.
13.Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal sdalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domcstik terpusat,
15.IPALkomunal adalah IPALyang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
16.Pengo1ahan pendabuluan adaJab kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat a.tau sistem setempat.
17.Sistem terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasanma dansarana air limbah permulriman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan pcrpiapaan serta unit pengolaban dan pembuangan akbir yang melayani skala kawasan> modular, dan kota, yang selanjutnya disingkat SPAL-T.
18.Sistem setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik, berupa pembuangan air limbah ska.la individual dan/ atau komunal yang unit pengalinm dan pengo1ahan awalnya melalui atau tanpa · melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sa.rana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja, yang selanjutnya disingkat SPAL-S.
19.Sistem setempat komunal sdslah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dirnsnfaetkan secara bersama dan kemudian dialirkan kc IPAL komunal.
20.Sistem setempat individual ada1ah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual. 4 {3) Tujuan pengelolaan air limbab domestik adalah:

a.terdalinya pembl,angan air limbah domestik;
b.terlindungi:nya kualit.as air tanab dan air permukaan;
c.meni:ngkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup s BABU ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASAR.AN Pasa.l 2 ( 1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kehati-hatian, :manfaat, kclestarian dan berkelanjutan.

(2)Maksud pengelolaan air limbah domestik adeleb·
1. a.mew\ljudkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik;
2. b.pelestarian lingkungan hidup dengan m.elindungi dan meningkatkan kualitas air tanah · dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih;
3. c.meningkatkan kesadaran clan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalarn upaya pelestarian swnber daya air.
  1. 21.Septik tank adalah tcmpet pengo)ahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangu.nan berupa rwmg kedap air bersek.at dan terhubung dengan bidang peresap.
  2. 22.Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domcstik dari bangu.nan .J>Cnghasilair limbah domestik untuk dikumpulkan daJam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa SCl'Via melalui bak kontrol servis,
  3. 23.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempet permukimsn perlmtaan, pemusatan dan dist:ribusi pe)ayanan jasa pemerintaban, pclayanan sosia1 dan kegiatan ekonomi.
  4. 24.Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipean untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga menga.lir kc IPAL.
  5. 25.Pemilik izin sdsJsb masyarakat yang telah memiliki izin pemasa.ngan SR.
  6. 26.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang me1iputi Perseroen . Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk: apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pcrsekutuan, perkumpulan. yayasan, organisasi massa, organwasi sosial politik atau organisasi yang scjenisn~ .1embega. bentu.k usaha tctap clan bentuk usaha lainnya.
  7. 27.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran ba.tas atau kadar unsur pencemar dan/atau jnrnlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya daJam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
  8. 28.Linibah. padat adaJab. kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa da1am air Jim.bah domestik. 6 Bagisn Kesa.tu Umum Pasal 4 ( 1) Penge1olaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemcrintah dan masyarakat.
(2)Pengelo1aan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan:
1. a.sistem terpusat; atau
2. b.sistem setempat, yang terdiri dari;
  1. 1.sistem. setempat komtmal; dan
  2. 2.sistem setempat individual.
(3)Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencamum;
2. b.pembangunan;
3. c.pengolaban;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pemantauan.

BAB ID

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengeloJaan ilmbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b.Tugas dan Wewenang Pemelintah Daerah;
c.Peran Serta Masyarakat;
d..Hak dan Kewajtban;
e.Larangan;
f.Pemaofaatan Sistem Pengolahan Air Limbah;
g.Perizinan;
h.Pelaksanesn, Pembinaan, dan Pengawasan; L Insentif dan Oisinsentif;
j.Ketjasama dan Kemitraan;
k.Pembiayaan dan Kompensasi; I. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
m.Saoksi Administrasi;
n.Ketentuan Penyidikan;
p.Ketentuan Pidana; dan
p.Ketentuan PeralihatL khususnya sumber daya air.

(4)Sasaran pengelolaan air limbah domestik adaJah :
1. a.penerapan pembnsngan IPAL untuk menekan tingkat pen<:emaran air yang ·sebegian besar berasal dari air limbah domestik yang d.t"buang .Ire saluran/badan air penerima;
2. b.membatasi haban pena,naran yang ditenggang/ ditoleransi masuk ke daJmn air sebe.tas tidak aka.n menyebabkan air menjadi eemar, 7

Pasal 7

Pe.mbangunan sarana pengelolaan air limbah domestik $istem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

Pasal 8

( 1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari mstalasi dan jaringan perpipaan sebagai · bcrikut:

a.IPAL terpusat;
b.jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR lee IPAL terpusat, meliputi:
1. 1.jaringan pipa· induk;
2. 2.jaringan pipa lateral/peng\lJilpul;
3. 3.jaringan pipa servis;
c.SR; dan
d.jaringan pipa penggelontor. {2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

( 1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan kota dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Air Linibeh menjabarkan Rencana Tata Ruang Yrdayah ke bentuk Rencana Induk Pengelolaan Air Lim.bah Domcstik.

(2)Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengeloJaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan lea.was.an indmdual.

Pasal 5

( 1) Pem.erintah Daerah dalmn rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sesuai dcngan Rcncana. Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDt> Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Rencana. Kerja Pem.erintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan ·lnstansi.

(2)Rencana pengelolaan air Jim.bah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), paling sedikit memuat
1. a.target penyediaan sarana dan prasarana pengclolaan air limbah domestik mulai dari IPALJmmunal sampai IPALterpusat; b, po1a ~bangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
2. c.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
3. d.rencana pengcmbangan dan pemanfaatan teknologi yang ram.ah linglrungan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik. BagumKedua PC!eucanaan
(1)Pcmelibaraan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2)Pemelibaraan jaringan perpipean scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.pemcriksaan jaringan; b, penggelontoran; c, pelumpu.ran; dan/atau
2. d.penggantian komponen.
(3)Pemelibaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dcngan mempertimbangkan kondisi:
1. a.air Umbah domestik: yang masuk ke jaringan; dan
2. b.jaringan perpipesn
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupa.ti.
(1)Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2)Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui: 8 Paragraf3 Pemclibaraan Sistem Terpusat

Pasal 11

(3)Ketentuan lebih lanjut mcngenai pelaksanaan pembangunan sarana penge}()Jaan air limbah diatur dengan Petaturan Bupati. P88al 9 Sarena pengelalaan air )jmbeh domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatilam aspek kemiringan lahan.

Pasal 10

(1)Pengolaba.n air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jarmgan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat ( 1).
(2)PengoJahan air limbah domestik sehagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) harus meJalui pengolaba.n pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbe.h domestik yang mengandnng:
1. a.lemak;
2. b.limbeh padat; dan/ atau
3. c.zat ldmia.
(3)Pengolaba.n pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menycdiakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurlam. {4) Fasilitas pengoJaban pendahuluan disediaka.n oleh masyarakat. 9 Paragraf2 Pengolahan Sistcm Setempat· Komunal

Pasal 17

(1)Pengo)abao air Jim.heh domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilak.sanakan. dengan .pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaa:n sebagairoana dimaksud dalam Pasal 15 ayat [I].
(2)Pengolaban air Jirnbah domestik sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)harus melalui .pengDl.ahan pendabuluan sebelum masuk jaringan· sistem terpusat bagi air limbah·yang mengandung:·
1. a.lemak;
2. b.limbah pad.at; dan/atau
3. c.zat kimia.

Pasal 14

Pembangunan · sarana penge)oJaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawa.san yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 14

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 14

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007