DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 198

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan Rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; kekayaan dan kewajiban; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 151 ayat(1) PeraturanPemenntahNomor58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerahdanPasal330ayat(1)Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b.bahwauntukmelaksanakan ketentuanPeraturanPemerintah Nomor71Tahun2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahandanPasal 4ayat(5)danPasal 10ayat(1)dan ayat(2)Peraturan MenteriDalamNegeriNomor64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual padaPemerintah Daerah; c.bahwadalamrangkapengelolaanKeuangan Daerah secara tertib,taat pada peraturanperundang-undangan,efisien, ekonomis, memperhatikanasaskeadilan,kepatutandan manfaatuntuk masyarakat;
d.bahwa berdasarkanpertimbangan.sebagaimarvadirnaksud dalamhurufa,hurufbdanhuruf c,periumembentuk Peraturan DaerahtentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Menimbang efektif,bertanggung jawabtransparan, Mengingat :1.Pasal 18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3.Undang-UndangNomor1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1

Mengingat

4.Undang-UndangNomor15Tahun 2004 tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungjawab KeuanganNegara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor66,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4400); 5.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintahPusatdan PemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor126, Tambahan LembaranNegaraNomor4438); 6.Undang-UndangNomor5Tahun2007 tentangPembentukan Kabupaten BatuBaraProvinsiSumateraUtara(Lembaran NegaraTahun2007Nomor7,Tambahan LembaranNegara Nomor4681);
7.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2011Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234); 8.Undang-UndangNomor17Tahun2014tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan PerwakilanRakyat,Dewan PerwakilanDaerah danDewanPerwakilanRakyat Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor182, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5568); 9.Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587), sebagaimanatelah diubahdenganPeraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2014 tentang PerubahanAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014Nomor246, Tambahan.Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5589); 10.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005Nomor48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4502); 11.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005 tentangDana Perimbangan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2005Nomor137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575); 12.PeraturanPemerintah Nomor58Tahun2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor140, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);
13.Peraturan PemerintahNomor65Tahun2005tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor150, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4585); 14.Peraturan PemerintahNomor8Tahun 2006 tentangLaporan KeuangandanKineijaInstansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006Nomor25,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4614); 15.PeraturanPemerintah Nomor Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemfnformasi Keuangan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor110,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5155); : 65 Tahun 2010 tentang 2
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA Dan BUPATI BATU BARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DaiamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerahadalah KabupatenBatuBara. 2.Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahan olehPemerintahDaerah danDewan Perwakilan RakyatDaerah(DPRD)menurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadaiamsisteir. danprinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddaiamUndang-Undang DasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagai unsurpenyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerah otonom. 4.Bupatiadalah BupatiBatuBara. 5.Dewan PerwakilanRakyat DaerahyangselanjutnyadiscbutDPRD adalahlembagaperwakilan rakyatdaerah sebagaiunsur penyelenggara PemerintahDaerah. 6.BadanPemeriksaKeuanganyangselanjutnyadisingkatBPK adalah lembaganegarayangbertugas untukmemeriksa pengelolaandantanggungjawabkeuangannegarasebagaimana dimaksud daiamUndang-UndangDasarRepublikIndonesia Tahun1945. 7.KeuanganDaerahadalahsemuahak dankewajiban daerah daiam rangkapenyelenggaraanpemerintahan daerahyangdapatdinilai dengan uang termasukdidalamnya segalabentukkekaj ^ aan yang berhubungan denganhakdankewajibandaerah tersebut. 8.PeraturanDaerah yangselanjutnya disebutPerdaadalahPerda KabupatenBatu Bara.

9.PengelolaanKeuangan Daerah adalah keseluruhan kegjatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawabandanpengawasankeuangan daerah. 10.Anggaran Pendapatan danBelanja Daerahyangselanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunanpemerintahan daerahyangdibahasdandisetujui bersamaoleh pemerintah daerahdanDPRD,danditetapkan dengan peraturan daerah. 11.SatuanKerjaPerangkat Daerah yangselanjutnya disingkatSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahdaerah selaku pengguna anggaran/penggunabarang. 12.SatuanKerja Pengelola KeuanganDaerah yangselanjutnya disingkatSKPKDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selakupengguna anggaran/ penggunabarang, yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 13.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,kepala daerah/wakilkepala daerah danSKPD. 14.PemegangKekuasaanPengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 15.PejabatPengelola Keuangan Daerahyang selanjutnya disingkat PPKDadalahkepalaSKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanAPBDdanbertindak sebagai bendahara umum daerah. 4 16.Bendahara UmumDaerah yangselanjutnya disingkatBUDadalah PPKDyangfaertindakdalamkapasitassebagaibendaharaumum daerah. 17.PenggunaAnggaran adalah pejabatpemegangkewenangan penggunaan anggaranuntukmelaksanakantugaspokokdan fungsiSKPDyangdipimpinnya. 18.Pengguna Barangadalahpejabatpemegangkewenangan penggunaanbarangmilikdaerah. 19.KuasaBendaharaUmum Daerah yangselanjutnya disingkat KuasaBUDadalahpejabatyang diberikuasauntuk melaksanakan sebagiantugasBUD. 20.KuasaPenggunaAnggaranadalah pejabatyangdiberikuasa untukmelaksanakansebagiankewenanganpenggunaanggaran dalammelaksanakan sebagiantugasdanfungsiSKPD. 21.PejabatPenatausahaan KeuanganSKPDyangselanjutnya disingkatPPK-SKPDadalahpejabatyangmelaksanakanfungsi tatausahakeuanganpadaSKPD. 22.PejabatPelaksanaTeknisKegiatan yangselanjutnyadisingkat PPTKadalahpejabat padaunit keijaSKPDyang melaksanakan satuataubeberapa kegiatandarisuatuprogramsesuaidengan bidang tugasnya.
23.BendaharaPenerimaanadalah pejabat fungsionalyangditunjuk untukmenerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkanuang pendapatandaerahdalam rangkapelaksanaanAPBDpadaSKPD. 24.Bendahara Pengeluaranadalah pejabatfungsionalyangditunjuk menerima,menyimpan,membayarkan, menatausahakandan mempertanggungjawabkanuang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangkapelaksanaanAPBDpadaSKPD. 25.Entitaspelaporan adalah unit pemerintabanyang terdiriatassatu atauIebihentitas akuntansiyangmenurut ketentuan peraturan perundang-undanganwajibmenyampaikanlaporan pertanggungjawabanberupalaporankeuangan. 26.Entitas akuntansiadalahunitpemerintahanpengguna anggaran/penggunabarang danolehkarenanyawajib menyelenggarakanakuntansi danmenyusun laporan keuangan untukdigabungkanpada entitaspelaporan. 27.Unit kerja adalah bagian dariSKPDyangmelaksanakansatu atau beberapaprogram. 28.RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah yang selanjutnya disingkatRPJMDadalahdokumen perencanaan untuk periode5(lima)tahun. 29.RencanaPembangunan Tahunan Daerah yangselanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah(RKPD)adalah dokumenperencanaandaerah untukperiode1(satu)tahun.
30.TimAnggaran Pemerintah Daerah yangselanjutnya disingkat TAPDadalah timyangdibentuk dengankeputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyaitugas menyiapkansertamelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunanAPBDyang anggotanyaterdiridari pejabat perencanadaerah,PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31.Kebijakan UmumAPBDyang selanjutnya disingkatKUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja dan pembiayaan serta asumsiyangmendasarinya untukperiode 1(satu)tahun. : t 5 32.PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayangselanjutnya disingkatPPASadalahrancangan programprioritasdanpatokan batasmaksimal anggaranyang diberikankepadaSKPDuntuk setiapprogramsebagaiacuan dalam penyusunanRKA-SKPD sebelumdisepakatidenganDPRD 33.KebijakanUmuraPerubahanAPBDyang selanjutnyadisingkat KUPAadalahdokumen yangmemuatperubahankebijakan bidangpendapatan, belanja danpembiayaansertaasumsiyang mendasarinyauntukperiode1(satu)tahun.
34.Prioritas danPlafonAnggaranyangselanjutnya disingkatPPA adalahprogramprioritasdanpatokanbatasmaksimal anggaran yangdiberikankepadaSKPDuntuksetiapprogramsebagaiacuan dalampenyusunanRKA-SKPDsetelah disepakatidenganDPRD. 35.RencanaKerjadan AnggaranSKPDyangselanjutnya disingkat RKA-SKPDadalahdokumenperencanaandanpenganggaranyang berisi rencanapendapatan,rencanabelanjaprogramdankegiatan SKPDsertarencanapembiayaansebagaidasarpenyusunan APBD. 36.KerangkaPengeluaranJangkaMenengah adalahpendekatan penganggaranberdasarkankebijakan,denganpengambilan keputusanterhadapkebijakantersebut dilakukan dalam perspektif lebihdarisatu tahunanggaran,dengan mempertimbangkanimplikasi biaya akibatkeputusanyang bersangkutan pada tahun berikutnyayangdituangkandalam prakiraan maju.
37.PrakiraanMaju(forwardestimate)adalah perhitungankebutuhan danauntuktahunanggaranberikutnya daritahunyang direncanakan guna memastikan kesinambunganprogramdan kegiatanyang telahdisetujui dan menjadidasarpenyusunan anggarantahunberikutnya. 38.Kineija adalah keluaran /hasildari kegiatan/programyangakan atautelah dicapaisehubungan denganpenggunaan anggaran dengankuantitasdan kualitasyangterukur. 39.Penganggaran Terpadu(unifiedbudgeting)adalahpenyusunan rencanakeuangan tahunanyangdilakukansecaraterintegrasi untukseluruhjenisbelanja gunamelaksanakan kegiatan pemerintahanyangdidasarkanpadaprinsip pencapaianefisiensi alokasidana. 40.Fungsi adalah perwujudantugaskepemerintahan dibidang tertentu yangdilaksanakan dalamrangka mencapai tujuan pembangunannasional. 41.Urusanpemerintahanadalah fungsi-fungsi pemerintahanyang menjadi hak dankewajiban setiap tingkatan dan/ataususunan pemerintahan untuk mengaturdanraengurusfungsi-fungsi tersebutyangmenjadikewenangannya dalam rangkamelindungi, melayani,memberdayakandan mensejahterakan masyarakat.
42.Program adalah penjabaran kebijakanSKPDdalam bentukupaya yang berisisatuataulebih kegiatan dengan menggunakan sumber dayayang disediakanuntukmencapai hasilyangterukur sesuai denganmisiSKPD. 6 43.Kegiatanadalahbagiandariprogram yangdiiaksanakanolehsatu ataulebihunitkerjapadaSKPDsebagai bagian daripencapaian sasaranterukurpadasuatuprogram danterdiridarisekumpulan tindakanpengerahansumberdayabaikyangberupapersonil {sumber daya manusia),barangmodaltenmasukperalatan dan teknologi,dana,ataukombinasidaribeberapaataukesemuajenis sumber daya tersebutsebagaimasukan(input)untuk menghasilkankeluaran(output)dalambentukbarang/jasa. 44.Sasaran(target)adalahhasil yangdiharapkan dari suatuprogram ataukeluaranyangdiharapkan dari suatukegiatan. 45.Keluaran(output)adalahbarangataujasayangdihasilkanoleh kegiatan yangdiiaksanakanuntukmendukungpencapaian sasarandan tujuanprogramdankebijakan. 46.Hasil(outcome)adalah segalasesuatuyangmencerminkan berfungsinyakeluarandarikegiatan-kegiatandalamsatu program. 47.Kas UmumDaerah adalah tempat penyimpananuangdaerah yangditentukanolehBupatiuntukmenampungseluruh penerimaandaerahdan digunakanuntukmembayarseluruh pengeluaran daerah. 48.RekeningKas UmumDaerahadalahrekeningtempat penyimpananuangdaerahyangditentukanolehBupatiuntuk menampung seluruhpenerimaan daerahdandigunakan untuk membayarseluruh pengeluaran daerahpadabankyang ditetapkan. 49.Penerimaan Daerahadalahuangyang masuk kekasdaerah. 50.PengeluaranDaerahadalah uangyangkeluar dari kasdaerah. 51.PendapatanDaerahadalahhakpemerintah daerah yangdiakui sebagai penambahnilaikekayaan bersih. 52.Belanja Daerahadalahkewajibanpemerintah daerahyang diakui sebagaipengurangnilaikekayaanbersih. 53.Pendapatan-LRAadalahsemua penerimaan RekeningKasUmum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebihdalamperiode tahunanggaran yangbersangkutanyang menjadi hak pemerintah,dan tidak perludibayarkembali olehpemerintah. 54.Pendapatan-LOadalah hak pemerintah daerahyang diakui sebagai penambah ekuitas dalamperiodetahunanggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 55.Bebanadalah penurunanmanfaat ekonomiatau potensijasa dalam periode pelaporanyangmenurunkan ekuitas,yangdapat berupapengeluaran atau konsumsiaset atau timbulnya kewajiban. 56.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebihantarapendapatan daerahdanbelanjadaerah.
57.DefisitAnggaran Daerah adalah selisihkurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 58.Pembiayaan Daerahadalahsemua penerimaanyangperlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali,baik pada tahunanggaran yangbersangkutanmaupunpadatahun- tahunanggaranberikutnya.
59.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyangselanjutnyadisingkat SiLPAadalahselisih lebihrealisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selamasatuperiode anggaran. 7 60.Pinjaman Daerah adalahsemuatransaksiyangmengakibatkan daerahmenerima sejumlah uangataumenerima manfaatyang bernilaiuangdari pihaklainsehinggadaerahdibebanikewajiban untukmembayarkembali. 61.Piutang Daerah adalahjumlahuangyangwajibdibayar kepada pemerintahdaerahdan/atauhak pemerintah daerahyangdapat dinilaidenganuangsebagai akibat peijanjianatauakibatlainnya berdasarkanperaturanperundang-undanganatauakibatlainnya yangsah. 62.UtangDaerah adalah jumlahuang yang wajibdibayarpemerintah daerahdan/ataukewajiban pemerintahdaerahyangdapatdinilai dengan uang berdasarkanperaturan perundang-undangan, peijanjianatauberdasarkansebablainnyayangsah. 63.DanaCadanganadalahdanayangdisisihkan gunamendanai kegiatanyangmemerlukandanarelatifbesar yang tidakdapat dipenuhidalamsatutahunanggaran. 64.Investasi adalahpenggunaanasetuntukmemperoleh manfaat ekonomissepertibunga,deviden,royalti,manfaatsosialdan/atau manfaatlainnya sehinggadapatmeningkatkankemampuan pemerintah dalam rangkapelayanankepadamasyarakat. 65.DokumenPelaksanaan AnggaranSKPDyangselanjutnya disingkatDPA-SKPDadalahdokumenyangmemuat pendapatan, belanjadanpembiayaanyang digunakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh pengguna anggaran. 66.Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSKPDyang selanjutnya disingkatDPPA-SKPDadalah dokumenyangmemuat perubahan pendapatan,belanja danpembiayaanyangdigunakan sebagaidasar pelaksanaan perubahananggaranolehpengguna anggaran. 67.AnggaranKasadalah dokumenperkiraanaruskasmasukyang bersumber dari penerimaandanperkiraan aruskas keluaruntuk mengaturketersediaandanayangcukup gunamendanai pelaksanaankegiatan dalamsetiapperiode. 68.SuratPenyediaanDana yangselanjutnya disingkatSPDadalah dokumenyang menyatakantersedianya danauntuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitanSPP. 69.SuratPermintaan Pembayaranyangselanjutnyadisingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehpejabat yang bertanggung jawabataspelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 70.SPPUang Persediaan yangselanjutnyadisingkat SPP-UPadalah dokumenyangdiajukanoleh bendaharapengeluaranuntuk permintaan uang muka kerjayang bersifatpengisian kembali (revolving)yang tidakdapatdilakukan denganpembayaran langsung. 71.SPP GantiUangPersediaan yangselanjutnya disingkatSPP-G-U adalahdokumen yangdiajukanoleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uangpersediaan yang tidakdapat dilakukandengan pembayaran langsung. 72.SPPTambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkatSPP- TUadalah dokumenyangdiajukanoleh bendahara pengeluaran untukpermintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesakdan tidak dapatdigunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 8
73.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah. dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untruk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak keija atau surat perintah keija lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
74.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
75.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
76.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
77.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
78.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
79.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
80.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
81.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
82.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit keija pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijuaJ tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 9
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 'uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak Iain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah daiam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur daiam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.asas umum dan struktur APBD;
d.penyusunan rancangan APBD;
e.penetapan APBD;
f.pelaksanaan APBD;
g.perubahan APBD;
h.penatausahaan keuangan daerah;
i.pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j.pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
k.kekayaan dan kewajiban;
l.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
m.penyelesaian kerugian daerah;
n.pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 4

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektii, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. {2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan daiam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan daiam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati selaleu Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah daiam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 10
(2)Pemegangkekuasaanpengelolaankeuangandaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1)mempunyaikewenangan: a.menetapkankebijakantentangpelaksanaanAPBD; b.menetapkan kebijakantentangpengelolaanbarangdaerah; c.menetapkankuasapengguna anggaran/penggunabarang; d.menetapkan bendahara penerimaandan/ataubendahara pengeluaran; e.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpemungutan penerimaan daerah; f.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukan pengelolaan utangdanpiutang daerah; g.menetapkan pejabatyangbertugasmelakukan pengelolaan barangmilikdaerah;dan h.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengujianatas tagihan danmemerintahkanpembayaran.
(3)Bupatiselakupemegangkekuasaanpengelolaankeuangan daerahmelimpahkansebagianatauseluruhkekuasaannya sebagaimanadimaksudpadaayat(2)kepada: a.sekretarisdaerah selaku koordinatorpengelolaankeuangan daerah; b.kepalaSKPKDselakuPPKD; dan c.kepalaSKPDselakupejabatpenggunaanggaran/ pengguna barang.
(4)Pelimpahan sebagaimana dimaksudpadaayat(3)ditetapkan denganKeputusan Bupati berdasarkanprinsip pemisahan kewenangan antarayangmemerintahkan,mengujidanyang menerimaatau mengeluarkanuang. BagianKedua KoordinatorPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6
(1)Sekretaris DaerahselakuKoordinatorPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana dimaksud dalamPasal5ayat(3)huruf a berkaitan dengan perandanfungsinya dalam membantuBupati menyusun kebijakandanmengkoordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasukpengelolaankeuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah selakuKoordinatorPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)mempunyaitugas koordinasi di bidang: a.penyusunandan pelaksanaankebijakan pengelolaanAPBD;
1. b.penyusunandan pelaksanaan kebijakanpengelolaanbarang daerah; c.penyusunan rancanganAPBDdanrancanganperubahan APBD; d.penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD, perubahanAPBDdanpertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e.tugas-tugas pejabat perencana daerah,PPKDdan pejabat pengawaskeuangan daerah;dan f.penyusunanlaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.
(3)Selaintugas-tugassebagaimana dimaksudpada ayat(2) koordinatorpengelolaan keuangandaerahjugamempunyai tugas: a.memimpintimanggaranPemerintah Daerah; b.menyiapkan pedoman pelaksanaanAPBD; c.menyiapkan pedomanpengelolaanbarangdaerah; d.memberikan persetujuan pengesahanDPA-SKPD;dan e.melaksanakan tugas-tugaskoordinasi pengelolaankeuangan daerahlainnyaberdasarkankuasayangdilimpahkanoleh Bupati.
(4)Koordinatorpengelolaan keuangandaerahbertanggungjawab ataspelaksanaantugassebagaimanadimaksudpadaayat(2) dan ayat(3)kepadaBupati. BagianKetiga PejabatPengelola KeuanganDaerah Pasal 7
(1)KepalaSKPKDselakuPPKDsebagaimanadimaksud dalamPasal 5ayat(3)hurufbmempunyai tugas: a.menyusundanmelaksanakankebijakanpengelolaan keuangan daerah; b.menyusun rancanganAPBDdanrancanganPerubahan APBD;
1. c.melaksanakanpemungutan pendapatandaerahyangtelah ditetapkan dengan peraturanDaerah; d.melaksanakan fungsiBUD;
2. e.menyusun laporankeuangandaerahdalamrangka pertanggungjawabanpelaksanaanAPBD;dan f.melaksanakantugas lainnya berdasarkan kuasayang dilimpahkanolehBupati.
(2)PPKDselakuBUDberwenang:
1. a.menyusunkebijakandan pedoman pelaksanaanAPBD; b.mengesahkanDPA-SKPD/DPPA-SKPD; c.melakukanpengendalianpelaksanaanAPBD; d.memberikan petunjukteknispelaksanaansistem penerimaan danpengeluarankasdaerah; e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaranAPBD oleh bankdan/ataulembagakeuanganlainnyayangtelah ditunjuk; f.mengusahakan dan mengaturdanayang diperlukan dalam pelaksanaanAPBD; g.menyimpanuang daerah; h.menetapkanSPD; i.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
2. j.melakukan pembayaran berdasarkanpermintaan pejabat penggunaanggaranatasbeban rekeningkasumum daerah; k.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama Pemerintah Daerah; l.melaksanakan pemberian pinjamanatasnama Pemerintah Daerah; m.melakukan pengelolaanutang dan piutang daerah; n.melakukan penagihan piutang daerah; 12 o.melaksanakanSistemAkuntansi danpelaporan keuangan daerah; p.menyajikan informasikeuangan daerah; q.melaksanakankebijakandanpedoman pengelolaan serta penghapusanbarangmilikdaerah.
(3)PPKDbertanggung jawabataspelaksanaan tugasnyakepada Bupatimelalui SekretarisDaerah.

Pasal 8

(1)PPKDselakuBUDmenunjukpejabatdilingkunganSKPKD selakukuasaBUD.
(2)PenunjukankuasaBUDsebagaimanadimaksudpada ayat(1) ditetapkan denganKeputusanBupati.
(3)KuasaBUDsebagaimanadimaksudpadaayat(1),mempunyai tugas: a.menyiapkananggarankas; b.menyiapkanSPD; c.menerbitkanSP2D; d.menyimpanseluruhbukti asli kepemilikankekayaandaerah; e.memantau pelaksanaanpenerimaandanpengeluaranAPBD oleh bankdan/ataulembagakeuanganlainnyayang ditunjuk; f.mengatur danayangdiperlukandalampelaksanaanAPBD, g.menyimpanuangdaerah; h.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakaninvestasidaerah; i.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaranatasbeban rekeningkasumumdaerah;
1. j.melaksanakan pemberian pinjamanatasnamapemerintah daerah;dan k.melakukanpengelolaanutangdanpiutang daerah.
(4)KuasaBUDbertanggungjawabataspelaksanaan tugasnya kepadaPPKDselakuBUD.

Pasal 9

PPKDdapatmelimpahkankepadapejabatlainnyadi lingkungan SKPKDuntukmelaksanakan tugas-tugassebagaiberikut: a.menyusun rancanganAPBDdan rancangan perubahanAPBD; b.melakukan pengendalianpelaksanaanAPBD; c.menyiapkan pelaksanaan pinjamandanpemberianjaminan atas namapemerintah daerah; d.melaksanakan sistemakuntansi dan pelaporan keuangan daerah; e.menyajikan informasikeuangan daerah;dan f.melaksanakan kebijakandan pedomanpengelolaanserta penghapusan barangmilikdaerah; g.melaksanakan pemungutan pajak daerah. 13 BagianKeempat PejabatPengguna Anggaran/ PenggunaBarang Pasal 10 KepalaSKPDselakupejabatpenggunaanggaran/penggunabarang sebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(3)hurufcmempunyai tugas: a.menyusunRKA-SKPD; b.menyusunDPA-SKPD; c.melakukan tindakan yangmengakibatkanpengeluaranatas bebananggaranbelanja; d.melaksanakananggaranSKPDyangdipimpinnya; e.melakukan pengujianatastagihandanmemerintahkan pembayaran; f.melaksanakanpemungutan pajakdaerahdan retribusi daerah sertalainlainpendapatanasli daerahyangsah; g.mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadengan pihaklain dalambatasanggaran yang telahditetapkan; h.menerbitkanSPM; i.mengelolautangdan piutangyangmenjadi tanggung jawab SKPDyangdipimpinnya; j.mengelolabarangmilikdaerah/kekayaandaerahyangmenjadi tanggungjawabSKPDyang dipimpinnya; k.menyusundanmenyampaikanlaporan keuanganSKPDyang dipimpinnya; l.mengawasipelaksanaananggaranSKPDyang dipimpinnya; m.melaksanakantugas-tugaspengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasayangdilimpahkan oleh Bupati;dan n.bertanggung jawabataspelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1 BagianKelima PejabatKuasaPengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11

(1)Pejabatpenggunaanggaran/penggunabarangdalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksuddalamPasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unitkerja padaSKPDselaku kuasapengguna anggaran/kuasa penggunabarang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,besaran SKPD, besaran jumlah uang yangdikelola,beban kerja,lokasi, kompetensi,rentangkendalidan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan oleh Bupati atas usulKepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja ; atas a. 14
1. b.melaksanakan anggaran unit keija yang dipimpinnya;
2. c.melakukan pengujian atas tagjhan dan memerintahkan pembayaran;
3. d.mengadakan ikatan/peijanjian. keijasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
5. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit keija dipimpinnya; dan
6. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. yang
(5)Kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ penggunp barang.

Pasal 12

(1)Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dan kuasa pengguna melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeiuaran pelaksanaan kegiatan. dalamanggaran/kuasa pengguna barang

Pasal 13

(1)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 ayat
(1)berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban keija, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

Isi peraturan

Teks198PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2021