DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial, budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022. Mengingat…………….. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 46);
10.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 62). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN Dan BUPATI BENER MERIAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2.Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5.Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK yang berpedoman kepada RPJMD.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan.
14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten adalah perangkat Kabupaten sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
15.Kepala Bappeda adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Kerangka Pendanaan;

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB X

: Penutup.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

a.SKPK dalam Menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bener Meriah dalam Melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
c.Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah BAB III………………

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.
(5)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra SKPK.
(6)Dalam hal terjadi perubahan RPJMD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Kabupaten Bener Meriah ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah ini.
(2)Pada saat Qanun Kabupaten Bener Meriah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2022-2027.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021