DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur ketentuan umum mengenai administrasi kependudukan. Penyelenggaraadministrasi kependudukan daerah adalah Pemerintah Daerah. Dokumen kependudukan meliputi : biodata penduduk; kartu keluarga; kartu tanda penduduk elektronik; surat keterangan kependudukan; akta pencatatan sipil; dan kartu identitas anak. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah, Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); SALINAN 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13 Peraturan Presiden Nomor 26Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional Sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang PerubahanKeduaAtasPeraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan KTP berbasis NIK secara Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 48 ditambah satu kata, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahKabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 5 Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. 7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 8 Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta melakukan verifikasi, validasi dan perekaman data penduduk. 10 Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penerapan Dokumen data dan Kependudukan melalui pendaftaran penduduk Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 11 Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 12 Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 13 Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 14 Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-el) dan atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. 15 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 16 Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 17 Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor yang diperoleh dari hasil kegiatan yang bersifat unik/khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 18 Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga. 19 Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20 Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang memuat Identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah. 21 Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara 22 Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. 23 WNI Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya. 24 Izin Tinggal Terbatas adalah izin Tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 25 Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 26 Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. 27 Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 28 Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan/desa dan Kecamatan. 29 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 30 Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya. 31 Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. 32 Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 33 Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. 34 Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. 35 Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 36 Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru. 37 Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat telah dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. 38 Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. 39 Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan penduduk asing. 40 Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data. 41 Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah yang telah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. 42 Salinan Akta adalah salinan lengkap isi pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon. 43 Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 44 Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga dari orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 45 Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang dari ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. 46 Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana. 47 Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang- undangan. 48 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penyelenggaraadministrasi kependudukan daerah adalah Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab dan berwenang, sebagai berikut :
1. a.koordinasi penyelenggara administrasi kependudukan;
2. b.pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
6. f.penugasan kepada kelurahan/desa dan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
7. g.penyajian data kependudukan berskala kabupatenberasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
  1. 3.KetentuanPasal 14 ayat (1) huruf c diubah, antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkansatuayatyaitu ayat (2.a) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
1. a.mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. (2.a) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

4.KetentuanPasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dokumen kependudukan meliputi :
1. a.biodata penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.kartu tanda pendudukelektronik;
4. d.surat keterangan kependudukan;
5. e.akta pencatatan sipil; dan
6. f.kartu identitas anak.
(2)Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini meliputi :
1. a.surat keterangan pindah;
2. b.surat keterangan pindah datang;
3. c.surat keterangan pindah ke luar negeri;
4. d.surat keterangan datang dari luar negeri;
5. e.surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
6. f.surat keterangan kelahiran;
7. g.surat keterangan lahir mati;
8. h.surat keterangan pembatalan perkawinan;
9. i.surat keterangan pembatalan perceraian;
10. j.surat keterangan kematian;
11. k.surat keterangan pengangkatan anak;
12. l.surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
13. m.surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
14. n.surat keterangan pencatatan sipil.
(3)Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Daerah, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh instansi pelaksana.
(4)Surat Keterangan Pindah WNI antar kecamatan dalam satu daerah, Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat.
(5)Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan.

5.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

(1)Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
(3)Setiap orang dilarangmemerintahkandan/ataumemfasilitasidan/ataumelakukanmani pulasi data kependudukandan/atauelemen data penduduk.

6.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : PERSYARATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 34

(1)Setiap warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala desa/lurah dan camat.
(2)Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada instansi pelaksana. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :
1. a.setiap kepala keluargawajib mengisi formulir biodata;
2. b.mengisi permohonan KK dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi Camat;
3. c.potocopy buku nikah/akta perkawinan;
4. d.potocopy akta perceraian bagi yang sudah bercerai;
5. e.potocopy ijazah terakhir semua anggota keluarga yang masukdalam daftar KK jika ada;
6. f.surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang baik dalam maupun luar negeri; dan
7. g.pengurusan dan penerbitan KK baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen datatidakdipungut biaya, kecualiketerlambatan melapor selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dikenakan sanksi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  1. 7.Ketentuan Pasal 36 ayat (1), diubah, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayatyaituayat (8) danayat(9) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data.
(2)Dalam hal instansi pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada penduduk diterbitkannya perubahan KTP-el.
(3)Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan data dari luar negeri oleh Instasi Pelaksana.
(4)Masa berlaku KTP-el untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya izin tinggal tetap.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dalam hal KTP-el rusak penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak.
(9)Dalam hal KTP-el hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sertamelampirkansuratketerangan hilangdarikepolisian.

8.Ketentuan Pasal 38ayat (3), ayat (4), diubah,ayat (5)dihapus dan ditambah 3 (tiga) ayatyaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah, Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) sebagai berikut :

(1)Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah menikah.
(2)Memiliki Kartu Keluarga (KK)/fotocopi KK (terdaftar dalam Kartu Keluarga/ada NIK).
(3)Mengisi formulir permohonan yang diketahui kepala desa/lurah dan camat.
(4)Pemohon melakukan perekaman langsung biodata, foto, sidik jari, tanda tangan dan iris mata pada titik pelayanan di kantor Kecamatan atau pada titik pelayanan yang sudah ditentukan.
(5)Dihapus.
(6)Membawa fotokopi dokumen yang sah untuk perubahan seperti ijazah, akte kelahiran, buku nikah dan lain-lain.
(7)Bagi pemohon yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin harus memiliki Kartu Keluarga (pecah KK) Untuk persyaratan perekaman KTP-el.
(8)BiodataPendudukditerbitkanapabilapenduduk yang sudahmerekam KTP-el tetapibelummenerimapisik KTP-el ataspermohonan yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) ditambah 1huruf, yaitu huruf f sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian;
5. e.pengakuan anak; dan
6. f.pengesahan anak.
(2)Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
1. a.jenis peristiwa penting;
2. b.NIK dan status kewarganegaraan;
3. c.nama orang yang mengalami peristiwa penting;
4. d.tempat dan tanggal peristiwa;
5. e.tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
6. f.nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
7. g.pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.
  1. 10.Ketentuan pasal 46 diubah, sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

11.KetentuanPasal 50 ayat (2) diubah, ayat (3)danayat (4) dihapus sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Instansi pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dengan penetapan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi WNI atau mendapatkan penetapan pengadilan negeri bagi orang asing yang tinggal tetap.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

12.Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah sehinggaPasal 51 menjadi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bertanggung jawab menerbitkan akta kelahiran berdasarkan tempat tinggal atau domisili.
(2)Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah berdasarkan alamat orang yang menemukan dilengkapi bukti pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

13.Ketentuan Pasal 53 ditambah huruf g dan h sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 26

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 46

Pasal 50

Pasal 51

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 26

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 46

Pasal 50

Pasal 51

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2011