DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Nomor: 12
Tahun: 2006
Ditetapkan: 1 Agustus 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan . . . berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

a.setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f.anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j.anak . . .
j.anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l.anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1)Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
(2)Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1)Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
(2)Pernyataan . . .
(2)Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b.pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f.jika . . .
f.jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g.mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h.membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1)Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
(2)Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (30)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (30)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 6 Tahun 2014