DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Nomor: 43
Tahun: 1998
Ditetapkan: 21 Maret 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Undang- …
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peratuan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a.penyandang cacat fisik;
b.penyandang …
b.penyandang cacat mental;
c.penyandang cacat fisik dan mental.
1. 2.Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
2. 3.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
3. 4.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. 5.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. 6.Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
6. 7.Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
7. 8.Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
8. 9.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
9. 10.Perusahaan …
10. 10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
11. 11.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Pasal 4

…

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

a.kesamaan kesempatan;
b.rehabilitasi;
c.bantuan sosial;
d.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB II

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

…

Pasal 7

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Pasal 8

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017