DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan daerah yang sebelumnya telah diterbitkan. Peraturan ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa regulasi yang berlaku di Kabupaten Bulungan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan terbaru. Untuk rincian lebih lengkap dan spesifik mengenai peraturan yang dicabut dan efeknya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Keuangan Nomor S-133/MK.07/ 2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, agar segera menghentikan pelaksanaan dan memproses pencabutan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jenisnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaraan Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal 1

(1)Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan terdiri dari : A. Peraturan Daerah di Bidang Retribusi Daerah antara lain :

1.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar dan Pengelolaan Kios-kios Dalam Pasar yang diurus oleh Pemerintah Kab. Dati II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 1995 Seri B Nomor 3);
2.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 1998 Seri B Nomor 18);
3.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 1998 Seri B Nomor 04);
4.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 1998 Seri B Nomor 05);
5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 3);
6.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungunan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2000 Seri B Nomor 17);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2001 Seri B Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2004 Seri C Nomor 3); 4
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2004 Seri C Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pengukuran, Sertifikasi Kesempurnaan, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2004 Seri C Nomor 2); B. Peraturan Daerah Lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2006 Seri E Nomor 4).

(2)Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 Februari 2014 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 03. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina Tk. I / IV B Nip.19640328 199503 2001 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN I. UMUM bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Keuangan Nomor S-133/MK.07/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, agar segera menghentikan pelaksanaan dan memproses pencabutan Peraturan Daerah Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang jenisnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008