DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PRINSIP DAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis. 3
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
6.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 4

Pasal 3

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kriteria Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah meliputi:

a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang meliputi:
  1. 1.Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
  2. 2.Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. b.Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial. 5
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.
(4)Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri dari bidang dan sub urusan.
(5)Selain Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan mengenai Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 6

Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan :
1. a.sendiri oleh Daerah; atau
2. b.dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(2)Ketentuan mengenai penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Desa. 7

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2019