(1)Lokasi TPS tersebar di setiap dusun dalam wilayah desa setempat.
(2)Jumlah Pemilih disetiap TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan paling banyak 500 orang.
(3)Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh KPPS disaksikan oleh saksi calon.
(4)KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
(5)Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 11 Mei 2022 BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd H.HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 11 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd H. TATANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (4/41/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, pengangkatan kepala desa, masa jabatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, penjabat kepala desa, biaya pemilihan kepala desa dan sanksi pelanggaran pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan sarana pemersatu masyarakat bukan untuk memecah belah serta merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedangkan dalam arti yang luas pendidikan politik diarahkan untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut menentukan jalannya berbangsa, bernegara dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau dan disesuaikan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I