(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 1 Juni 2016 BUPATI CIAMIS, ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, ttd H. HERDIAT S. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: ( 5/75/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AEP SUNENDAR, SH., MH. NIP. 19621018 198303 1 005 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Retribusi izin gangguan (hinder ordonantie) telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 8). Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besaran tarif retribusi izin gangguan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL