DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 301

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, ESELONERING PERANGKAT DAERAH, PEMBIAYAAN, KETENTUAN LAIN, KETENTUAN PERALIHAN,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah dan perubahan nomenklatur, diperlukan adanya penyesuaian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 4 Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Ciamis.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Ciamis.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.
9.Inspektorat adalah unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5
10.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Ciamis.
11.Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
12.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
14.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
15.Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
16.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ciamis.
17.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18.Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
19.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

(1)Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. 4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6
  5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. 6.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. 7.Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. 8.Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
  9. 9.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  10. 10.Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  11. 11.Dinas Peternakan dan Perikanan;
  12. 12.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  13. 13.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  14. 14.Dinas Pemuda dan Olahraga.
5. e.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. 2.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
  3. 3.Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  4. 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. 5.Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
  6. 6.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  7. 7.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  8. 8.Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
  9. 9.Rumah Sakit Umum Daerah.
6. f.Kecamatan;
7. g.Kelurahan;
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja;
9. i.Lembaga Lain :
  1. 1.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  3. 3.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
10. j.Staf Ahli.
(2)Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 7

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d.pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan:
  1. 1.Bagian Pemerintahan Umum dan Desa : a) Sub Bagian Otonomi Daerah; b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Desa; c) Sub Bagian Pertanahan.
  2. 2.Bagian Hukum : a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
  3. 3.Bagian Organisasi : a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
3. c.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
  1. 1.Bagian Perekonomian : a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Sarana Produksi; c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
  2. 2.Bagian Pembangunan : a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan; b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan; c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 8
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat : a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; b) Sub Bagian Agama; c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
4. d.Asisten Administrasi Umum :
  1. 1.Bagian Umum : a) Sub Bagian Kesekretariatan; b) Sub Bagian Perlengkapan; c) Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. 2.Bagian Keuangan : a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
  3. 3.Bagian Hubungan Masyarakat : a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Protokol; c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Isi peraturan

Teks301PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008