(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Pemerintahan:
1.Bagian Pemerintahan Umum dan Desa :
a) Sub Bagian Otonomi Daerah; b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Desa; c) Sub Bagian Pertanahan.
2.Bagian Hukum :
a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
3.Bagian Organisasi :
a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
c.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
1.Bagian Perekonomian :
a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Sarana Produksi; c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
2.Bagian Pembangunan :
a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan; b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan; c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 8
3.Bagian Kesejahteraan Rakyat :
a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; b) Sub Bagian Agama; c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
d.Asisten Administrasi Umum :
1.Bagian Umum :
a) Sub Bagian Kesekretariatan; b) Sub Bagian Perlengkapan; c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2.Bagian Keuangan :
a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3.Bagian Hubungan Masyarakat :
a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Protokol; c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Paragraf 1 Kedudukan