DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa negara menjamm hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TAHON: 2016NOMOR: 10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Mengingat

2.Undang-Undang ...

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. 5.Undang-Undang ...
3. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. 10.Undang-Undang ...
7. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. 8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. 13.Peraturan ...
13. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan ...
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
17. 14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia N omor 10 Tahun 2015 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
18. 15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabu paten Bogar Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 92).
19. 5.Dinas ... adalah Kabu paten Daerah Daerah
20. 4.Sekretariat Sekretariat Bogar. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
21. 1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
22. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
23. 3.Bupati adalah Bupati Bogor. TENTANG UNTUK

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM MASYARAKATMISKIN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

11.Perkara ...
5.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogar yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan sosial.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Anggaran ...
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 7. Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. Hak Asasi di dalam

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.akuntabilitas; dan
g.perlindungan terhadap Manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogar.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2). Bantuan ... Daerah Hukum
(1)Pemerintah menyelenggarakan Bantuan untuk Masyarakat Miskin guna membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

secara merata di Daerah. prinsip di dalam warga negara sesuai persamaan kedudukan hukum; dan

d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan konstitusional

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin memiliki tujuan:

a.menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.menjamin perlindungan atas hak asasi manusia;
c.mewujudkan hak BAB 11 ...

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) meliputi setiap orang a tau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/ a tau keluarganya.
(2)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
(2). Untuk. .. BABII TUGASDANWEWENANGPEMERINTAH DAERAHDANPEMERINTAHDESA

Pasal 6

( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
c.mengelola anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel;
d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin pada akhir tahun anggaran; dan
e.melakukan pembinaan dan/atau pelatihan paralegal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tu gas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada badan peradilan setempat.
(3)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PERSYARA TAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Desa bertugas:

a.melakukan pengumpulan/inventarisasi data masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum; dan
b.melakukan pengorganisasian pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa berwenang:
1. a.mengusulkan penanganan penyelesaian perkara hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa kepada Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan kerjasama latihan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; dan
3. c.mengusulkan pelatihan bagi paralegal kepada Pemerintah Daerah.
4. b.menyerahkan ... Hukum calon harus sebagai

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan untuk Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum memenuhi persyaratan berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
1. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
2. c.melampirkan surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
3. f.mendapatkan ... untuk

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa negara menjamm hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TAHON: 2016NOMOR: 10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Mengingat

2.Undang-Undang ...

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. 5.Undang-Undang ...
3. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. 10.Undang-Undang ...
7. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. 8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. 13.Peraturan ...
13. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan ...
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
17. 14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia N omor 10 Tahun 2015 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
18. 15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabu paten Bogar Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 92).
19. 5.Dinas ... adalah Kabu paten Daerah Daerah
20. 4.Sekretariat Sekretariat Bogar. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
21. 1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
22. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
23. 3.Bupati adalah Bupati Bogor. TENTANG UNTUK

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM MASYARAKATMISKIN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

11.Perkara ...
5.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogar yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan sosial.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Anggaran ...
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 7. Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. Hak Asasi di dalam

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.akuntabilitas; dan
g.perlindungan terhadap Manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogar.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2). Bantuan ... Daerah Hukum
(1)Pemerintah menyelenggarakan Bantuan untuk Masyarakat Miskin guna membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

secara merata di Daerah. prinsip di dalam warga negara sesuai persamaan kedudukan hukum; dan

d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan konstitusional

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin memiliki tujuan:

a.menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.menjamin perlindungan atas hak asasi manusia;
c.mewujudkan hak BAB 11 ...

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) meliputi setiap orang a tau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/ a tau keluarganya.
(2)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
(2). Untuk. .. BABII TUGASDANWEWENANGPEMERINTAH DAERAHDANPEMERINTAHDESA

Pasal 6

( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
c.mengelola anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel;
d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin pada akhir tahun anggaran; dan
e.melakukan pembinaan dan/atau pelatihan paralegal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tu gas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada badan peradilan setempat.
(3)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PERSYARA TAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Desa bertugas:

a.melakukan pengumpulan/inventarisasi data masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum; dan
b.melakukan pengorganisasian pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa berwenang:
1. a.mengusulkan penanganan penyelesaian perkara hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa kepada Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan kerjasama latihan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; dan
3. c.mengusulkan pelatihan bagi paralegal kepada Pemerintah Daerah.
4. b.menyerahkan ... Hukum calon harus sebagai

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan untuk Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum memenuhi persyaratan berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
1. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
2. c.melampirkan surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
3. f.mendapatkan ... untuk

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016