Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 73
Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TAHON: 2016NOMOR: 10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
Mengingat
Dengan Persetujuan ...
5421);
adalah Kabu paten Daerah Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
TENTANG UNTUK
Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM MASYARAKATMISKIN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR
1 7. Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. Bagian Ketiga... Hak Asasi di dalam
Bagian Kedua Asas
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:
(2). Bantuan ... Daerah Hukum
Bagian Keempat Ruang Lingkup
secara merata di Daerah. prinsip di dalam warga negara sesuai persamaan kedudukan hukum; dan
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin memiliki tujuan:
Bagian Kelima Sasaran
(2). Untuk. .. BABII TUGASDANWEWENANGPEMERINTAH DAERAHDANPEMERINTAHDESA Bagian Kesatu Togas dan Wewenang Pemerintah Daerah
( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas:
Bagian Kedua ...
Dalam melaksanakan tu gas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
(1), Pemerintah Daerah berwenang:
BAB III ... Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
BAB III
( 1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Desa bertugas:
(1), Pemerintah Desa berwenang:
Hukum calon harus sebagai
BAB III PERSYARA TAN, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Persyaratan
Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Bagian Kedua ...
untuk Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Pemberi Bantuan Hukum
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen