(1)Dokumen RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018- 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a.BAB I : Pendahuluan;
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i.BAB IX : Penutup.
2.Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Desember 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd H. JONCIK MUHAMMAD Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 31 Desember 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd H. INDERA SUPAWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG : (12-157/2021) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd SUMARDI, S.IP.,M.M. NIP.196611131992031012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023
1.UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Empat Lawang, maka harus berpedoman dan menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan. Arah pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2018-2023.
2.PASAL DEMI PASAL
1.Pasal I Cukup jelas
2.Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 12 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023