DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 3
7.Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
11.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
13.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
16.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

…….

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut:

a.kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Peraturan Daerah harus dibentuk oleh DPRD dan Bupati;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai antara jenis, materi muatan dan bentuk yang tepat; 4
d.dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan manfaat dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Garut, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f.kejelasan rumusan, yaitu sistematika, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan; dan
g.keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Materi muatan Peraturan Daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah.
(2)Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang:
1. a.memberikan beban kepada masyarakat;
2. b.mengurangi kebebasan masyarakat;
3. c.membatasi hak-hak masyarakat;
4. d.melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum;
5. e.hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang herarkhinya lebih tinggi;
6. f.penetapan pembiayaan Daerah;
7. g.pembentukan SKPD;
8. h.pengaturan kondisi khusus Daerah;
9. i.aspirasi masyarakat Daerah; dan
10. j.kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
b.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
c.menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. 5

Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pengesahan atau penetapan;
e.pengundangan;
f.penyebarluasan; dan
g.sosialisasi.

BAB III

…………….

Pasal 6

Arah kebijakan pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

a.membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
c.mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh undang- undang;
d.membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
f.memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
g.menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, kepastian hukum dan keadilan.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR ……. TAHUN ……..

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

a.Prolegda; dan
b.Naskah Akademik. 6

Pasal 8

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah.

Pasal 9

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

a.jenis;
b.tentang;
c.materi pokok;
d.status;
e.pelaksanaan;
f.unit/instansi terkait;
g.target penyampaian; dan
h.keterangan.

Pasal 10

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 3
7.Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
11.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
13.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
16.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

…….

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut:

a.kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Peraturan Daerah harus dibentuk oleh DPRD dan Bupati;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai antara jenis, materi muatan dan bentuk yang tepat; 4
d.dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan manfaat dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Garut, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f.kejelasan rumusan, yaitu sistematika, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan; dan
g.keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Materi muatan Peraturan Daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah.
(2)Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang:
1. a.memberikan beban kepada masyarakat;
2. b.mengurangi kebebasan masyarakat;
3. c.membatasi hak-hak masyarakat;
4. d.melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum;
5. e.hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang herarkhinya lebih tinggi;
6. f.penetapan pembiayaan Daerah;
7. g.pembentukan SKPD;
8. h.pengaturan kondisi khusus Daerah;
9. i.aspirasi masyarakat Daerah; dan
10. j.kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
b.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
c.menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. 5

Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pengesahan atau penetapan;
e.pengundangan;
f.penyebarluasan; dan
g.sosialisasi.

BAB III

…………….

Pasal 6

Arah kebijakan pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

a.membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
c.mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh undang- undang;
d.membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
f.memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
g.menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, kepastian hukum dan keadilan.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR ……. TAHUN ……..

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

a.Prolegda; dan
b.Naskah Akademik. 6

Pasal 8

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah.

Pasal 9

a.jenis;
b.tentang;
c.materi pokok;
d.status;
e.pelaksanaan;
f.unit/instansi terkait;
g.target penyampaian; dan
h.keterangan.

Pasal 10

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016