DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rangka penataan organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf r dan huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Garut.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan; 4
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. d.Dinas Perhubungan;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. f.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. g.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
8. h.Dinas Koperasi, UMKM dan BMT;
9. i.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. j.Dinas Kehutanan;
11. k.Dinas Perkebunan;
12. l.Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
13. m.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
14. n.Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
15. o.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
16. p.Dinas Bina Marga;
17. q.Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
18. r.Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
19. s.Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(4)Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Kepegawaian. 5
3. c.Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sekolah Dasar (SD);
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  3. 3.Seksi Bina Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. d.Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  3. 3.Seksi Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5. e.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  2. 2.Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Bina Kelembagaan dan Kursus.
6. f.Bidang Bina Program, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan Kependidikan;
  2. 2.Seksi Data dan Teknologi; dan
  3. 3.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
7. g.Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Sekolah Dasar (SD);
  2. 2.Seksi Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  3. 3.Seksi Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. 6

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus;
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
4. d.Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
  2. 2.Seksi Kesehatan Anak dan Lanjut Usia; dan
  3. 3.Seksi Gizi Keluarga.
5. e.Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengendalian Kualitas Lingkungan Permukiman;
  2. 2.Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM); dan
  3. 3.Seksi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum.
6. f.Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pencegahan Penyakit
  2. 2.Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra; dan
  3. 3.Seksi Pemberantasan Penyakit.
7. g.Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Legislasi Kebijakan Kesehatan;
  2. 2.Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Sarana Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Akreditasi dan Pedayagunaan Sumber Daya Kesehatan.
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Terminal;
  2. 2.Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  3. 3.Seksi Perparkiran.
4. d.Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
  1. 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa; dan
  2. 2.Seksi Penindakan dan Penertiban.
5. e.Bidang Angkutan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Angkutan Dalam Kabupaten; dan
  2. 2.Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang.
6. f.Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), membawahkan:
  1. 1.Seksi Lalu Lintas Laut dan Angkutan; dan
  2. 2.Seksi Prasarana dan Keselamatan.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

8.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 2 (dua) Bagian dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Bagian Keenambelas dan Bagian Ketujuhbelas serta Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34B

(1)Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Keolahragaan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat;
  2. 2.Seksi Pembinaan Pengembangan Bakat; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.
4. d.Bidang Kepemudaan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
  2. 2.Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda.
5. e.Bidang Kemitraan Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kemitraan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Fasilitasi Kesejahteraan.
6. f.UPTD; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rangka penataan organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

1.Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf r dan huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Garut.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan; 4
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. d.Dinas Perhubungan;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. f.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. g.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
8. h.Dinas Koperasi, UMKM dan BMT;
9. i.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. j.Dinas Kehutanan;
11. k.Dinas Perkebunan;
12. l.Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
13. m.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
14. n.Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
15. o.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
16. p.Dinas Bina Marga;
17. q.Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
18. r.Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
19. s.Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(4)Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Kepegawaian. 5
3. c.Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sekolah Dasar (SD);
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  3. 3.Seksi Bina Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. d.Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  3. 3.Seksi Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5. e.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  2. 2.Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Bina Kelembagaan dan Kursus.
6. f.Bidang Bina Program, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan Kependidikan;
  2. 2.Seksi Data dan Teknologi; dan
  3. 3.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
7. g.Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Sekolah Dasar (SD);
  2. 2.Seksi Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  3. 3.Seksi Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. 6

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus;
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
4. d.Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
  2. 2.Seksi Kesehatan Anak dan Lanjut Usia; dan
  3. 3.Seksi Gizi Keluarga.
5. e.Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengendalian Kualitas Lingkungan Permukiman;
  2. 2.Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM); dan
  3. 3.Seksi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum.
6. f.Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pencegahan Penyakit
  2. 2.Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra; dan
  3. 3.Seksi Pemberantasan Penyakit.
7. g.Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Legislasi Kebijakan Kesehatan;
  2. 2.Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Sarana Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Akreditasi dan Pedayagunaan Sumber Daya Kesehatan.
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Terminal;
  2. 2.Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  3. 3.Seksi Perparkiran.
4. d.Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
  1. 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa; dan
  2. 2.Seksi Penindakan dan Penertiban.
5. e.Bidang Angkutan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Angkutan Dalam Kabupaten; dan
  2. 2.Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang.
6. f.Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), membawahkan:
  1. 1.Seksi Lalu Lintas Laut dan Angkutan; dan
  2. 2.Seksi Prasarana dan Keselamatan.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

8.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 2 (dua) Bagian dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Bagian Keenambelas dan Bagian Ketujuhbelas serta Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pasal 34B

(1)Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Keolahragaan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat;
  2. 2.Seksi Pembinaan Pengembangan Bakat; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.
4. d.Bidang Kepemudaan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
  2. 2.Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda.
5. e.Bidang Kemitraan Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kemitraan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Fasilitasi Kesejahteraan.
6. f.UPTD; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 34A

Pasal 34B

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 34A

Pasal 34B

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016