Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN GARUT. 3
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4 BAB II PRINSIP DAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Bagian Kesatu Prinsip
BAB II
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Bagian Kedua Kiteria
Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kriteria urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Garut adalah:
BAB III URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN GARUT
BAB III
dan
5
6
Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAB IV PELAKSANAAN
BAB IV
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)