DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN GARUT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negaea Kesatuan Republik Indonesia.
10.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pasal 3

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kriteria urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Garut adalah:

a.urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten Garut;
b.urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah Kabupaten Garut
c.urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten Garut; dan/atau
d.urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten Garut.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN GARUT

Pasal 4

(1)Urusan pemerintahan konkuren Kabupaten Garut terdiri dari:
1. a.urusan pemerintahan wajib meliputi:
  1. 1.urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
  2. 2.urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. b.urusan pemerintahan pilihan.
(2)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 5

(1)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang; 5
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.
(4)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari bidang dan sub urusan.
(5)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6
(6)Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut termasuk juga urusan pemerintahan konkuren lainnya yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan:
1. a.sendiri oleh Daerah Kabupaten Garut; atau
2. b.dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(2)Penugasan oleh Daerah Kabupaten Garut kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2020