(1)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1.Kepala Dinas.
2.Sekretariat, terdiri dari :
a) sub bagian umum dan kepegawaian; b) sub bagian program dan pelaporan; dan c) sub bagian keuangan.
3.Bidang Kependudukan, terdiri dari:
a) seksi pendaftaran penduduk; b) seksi mutasi penduduk; dan c) seksi dokumen kependudukan.
4.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
a) seksi kelahiran dan kematian; b) seksi perkawinan, perceraian dan pengesahan anak; dan c) seksi dokumen catatan sipil.
5.Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
a) seksi pengumpulan dan dokumentasi data penduduk; b) seksi pengendalian sistem informasi kependudukan; dan c) seksi statistik dan pengolahan data kependudukan.
6.Kelompok jabatan fungsional.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 25 Maret 2015 BUPATI GRESIK, ttd Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. Diundangkan di Gresik pada tanggal 25 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, Ttd Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 021- 1/2015 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK I. UMUM Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah didasarkan atas kebutuhan sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan strategi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Perubahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, menyikapi perubahan lingkungan strategis dan memenuhi kebutuhan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur prasarana umum masyarakat terdapat konsekuensi bertambahnya jumlah beban kerja yang menjadi tugas dan fungsi lembaga pelaksana urusan Ke-Puan. Untuk menghidari permasalahan-permasalahan yang timbul perlu penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kejelasan atas obyek dan subyek kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 021-1/2015 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal BUPATI GRESIK, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 021-1/2015