DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah sebagian isi Perda Nomor 2 Tahun 2008 yaitu pada: 1. Pasal 13 tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 2. Pasal 14 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum 3. Pasal 17 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan pendistribusian beban kerja sesuai fungsi lembaga perangkat daerah serta untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :

a.Nomor : 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
b.Nomor : 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, tata ruang permukiman dan pengairan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, tata ruang permukiman dan pengairan;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, tata ruang permukiman dan pengairan; 5
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, tata ruang permukiman dan pengairan;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

1.Kepala Dinas.
2.Sekretariat, terdiri dari: a) sub bagian umum dan kepegawaian; b) sub bagian program dan pelaporan; dan c) sub bagian keuangan.
3.Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a) seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan b) seksi bina manfaat jalan dan jembatan.
4.Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a) seksi pembangunan dan peningkatan jalan; b) seksi pembangunan dan peningkatan jembatan; dan c) seksi pengendalian mutu.
5.Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan, terdiri dari: a) seksi pembangunan gedung negara; b) seksi renovasi dan rehab gedung negara; dan c) seksi pembinaan dan pengawasan.
6.Bidang Tata Ruang, terdiri dari : a) seksi perencanaan tata ruang; b) seksi bina manfaat tata ruang; dan c) seksi utilitas. 6
7.Bidang Pengairan, terdiri dari : a) seksi pembangunan dan rehabilitasi ; b) seksi operasi dan pemeliharaan; dan c) seksi bina manfaat pengairan.
8.Bidang Permukiman dan Air Bersih, terdiri dari : a) seksi permukiman dan makam; b) seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan c) seksi air bersih.
9.Kelompok jabatan fungsional.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2)Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang kependudukan, dan pencatatan sipil; dan
4. d.pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 7
  1. 4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1.Kepala Dinas.
2.Sekretariat, terdiri dari : a) sub bagian umum dan kepegawaian; b) sub bagian program dan pelaporan; dan c) sub bagian keuangan.
3.Bidang Kependudukan, terdiri dari: a) seksi pendaftaran penduduk; b) seksi mutasi penduduk; dan c) seksi dokumen kependudukan.
4.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari: a) seksi kelahiran dan kematian; b) seksi perkawinan, perceraian dan pengesahan anak; dan c) seksi dokumen catatan sipil.
5.Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari: a) seksi pengumpulan dan dokumentasi data penduduk; b) seksi pengendalian sistem informasi kependudukan; dan c) seksi statistik dan pengolahan data kependudukan.
6.Kelompok jabatan fungsional.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 25 Maret 2015 BUPATI GRESIK, ttd Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. Diundangkan di Gresik pada tanggal 25 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, Ttd Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 021- 1/2015 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK I. UMUM Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah didasarkan atas kebutuhan sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan strategi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Perubahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, menyikapi perubahan lingkungan strategis dan memenuhi kebutuhan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur prasarana umum masyarakat terdapat konsekuensi bertambahnya jumlah beban kerja yang menjadi tugas dan fungsi lembaga pelaksana urusan Ke-Puan. Untuk menghidari permasalahan-permasalahan yang timbul perlu penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kejelasan atas obyek dan subyek kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 021-1/2015 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal BUPATI GRESIK, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 021-1/2015

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013