DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PRINSIP PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA, BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH, MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA, PENGADMINSTRASIAN/PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan sebuah Peraturan Daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 huruf c Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6.Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.
10.Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4
11.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

a.bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
b.sederhana dan transparan;
c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
d.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
e.tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah ;dan
f.hasil Sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/atau barang.
(2)Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
(3)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud bergerak maupun barang tidak bergerak.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

(1)Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbentuk barang diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.
(2)Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga kepada daerah seperti pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya. 5

Pasal 6

(1)Penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
(2)Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
2. b.disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
3. c.disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
(3)Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.
(4)Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib disetor paling lama 2 ( dua ) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Pasal 7

(1)Mekanisme penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengadministrasian penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADMINSTRASIAN/PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaanl pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungiawabnya. Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya sumbangErn yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Seluruh Sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam APBD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007