DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Izin Penanaman Modal, Bentuk Usaha dan Kedudukan, Bidang Usaha Dan Lokasi, Hak Kewajiaban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Hak dan Kewajiban Daerah, Pemberian Insentifmdan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Sanksi Administratif, Ketetuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, perlu mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan sosial;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah punya kewenangan di bidang penanaman modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha.
7.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan
11.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
17.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
20.Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yaang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
23.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Negara Kesatuan
24.Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian;
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal di daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang usaha untuk penanaman modal.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(2)Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing; dan
2. b.pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

BAB V

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain, daerah lain, badan usaha asing dan swasta lainnya setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:
1. a.perencanaan;
2. b.promosi;
3. c.pengendalian pelaksanaan;
4. d.pengembangan;
5. e.pengelolaan data dan sistem; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

BAB VI

IZIN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala KPMPT.
(2)Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Izin prinsip penanaman modal;
2. b.Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
3. c.Izin prinsip perluasan penanaman modal;
4. d.Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
5. e.Izin prinsip perubahan penanaman modal;
6. f.Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
7. g.Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
8. h.Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
9. i.Izin pembukaan kantor cabang;
10. j.Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA); dan
11. k.Surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap penanam modal mendapatkan pelayanan non perizinan berupa:

a.informasi penanaman modal;
b.kemudahan penanaman modal; dan
c.penanganan pengaduan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 39 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 39 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014