DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN,STRATEGI DAN RUANG LINGKUP; BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN DAN SASARAN; BAB IV LINGKUP WILAYAH KONSERVASI KATINGAN UNTUK BORNEO; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN; BAB VI RENCANA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN; BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB X HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; BAB XI SANKSI; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkan visi lingkungan Kabupaten Katingan yaitu Konservasi Katingan untuk Borneo dan Kasongan Kota Hijau;
c.bahwa pencanangan Konservasi Katingan untuk Borneo dan Kasongan Kota Hijau telah dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2014 yang mencerminkan kepribadian, identitas daerah yang dituangkan dalam Visi Lingkungan dan Motto Kota Kasongan yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah yang memiliki makna dan filosofis yang menunjukan hati luhur yang berkembang di dalam masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan ekosistem;
d.bahwa untuk dapat mewujudkan kesiapan dan kebulatan tekad seluruh masyarakat dalam Konservasi Katingan untuk Borneo dan Kasongan Kota Hijau perlu ditetapkan satu landasan dan pedoman pelaksanaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, h u r u f c d a n huruf d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Konservasi Katingan untuk Borneo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan SALINAN Page 2 of 19 Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Page 3 of 19
17.Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG KONSERVASI KATINGAN UNTUK BORNEO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Katingan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
7.Kabupaten adalah Kabupaten Katingan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
10.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12.Hutan kota adalah hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di dalam kota atau pinggiran kota. Dalam arti yang lebih luas bisa berupa banyak jenis tanaman keras atau pohon yang tumbuh di sekeliling pemukiman. Hutan kota bisa merupakan hutan yang disisakan pada perkembangan kota atau sekelompok tanaman yang sengaja dibuat untuk memperbaiki lingkungan kota.
13.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir danerosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
14.Hutan Pendidikan adalah hutan dengan keanekaraman hayati didalamnya, hanya untuk tujuan pendidikan dan penelitian.
15.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17.Kawasan Restorasi Ekosistem adalah kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk memperbaiki hutan. Page 4 of 19
18.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
19.Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya yang selanjutnya disingkat TNBBBR adalah kawasan pelestarian alam di Pegunungan Muller and Scwaner bagian selatan yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
20.Taman Nasional Sebangau selanjutnya disingkat TNS adalah salah satu Taman Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, posisinya terletak di Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Taman Nasional Sebangau mempunyai luas membentang sekitar 568.700 hektare. Adapun kekayaan alam yang dimilikanya meliputi 808 jenis tumbuhan, 15 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 spesies ular.
21.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
22.Cagar budaya adalah warisan budaya baik berupa benda, situs, struktur, bangunan, dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan.
23.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
24.Kebun Raya adalah kebun yang mengoleksi tanaman hidup dan mendokumentasikannya untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, tampilan / display, dan pendidikan.
25.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
26.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
27.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28.Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
29.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
32.Tajahan adalah suatu lokasi yang dikeramatkan oleh Suku Dayak khususnya yang menganut kepercayaan Kaharingan dan untuk mendapat petunjuk dan kemudahan rezeki dalam kehidupan sehari-hari.
33.Kaleka adalah bekas pemukiman masyarakat yang telah bertahun-tahun ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri ketempat yang baru, bukti peninggalan tersebut antara lain bekas rumah betang dan tanam tumbuh ditempat pemukiman atau disekitar kaleka tersebut misalnya berupa durian, langsat dan yang lainnya.
34.Sapundu adalah sebuah patung serupa manusia yang dibuat dari kayu bulat/kuat yang didirikan untuk tempat mengikat hewan kurban Upacara Tiwah(Rukun Kematian Tingkat Terakhir) umat Beragama Hindu Kaharingan. Page 5 of 19
35.Pahewan (Pukung Pahewan) adalah suatu tempat atau kawasan yang disepakati oleh masyarakat/Penduduk setempat mempunyai/milik roh gaib dan tidak boleh diganggu untuk selamanya.
36.Patahu asal kata dari PATA-HU yang artinya adalah Petunjuk yang Maha Kuasa guna memberikan Perlindungan dan tuntunan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
37.Karamat adalah sebuah bangunan berupa rumah kecil tempat melakukan Persembahyangan Suci kepada para Leluhur Penguasa Alam Setempat.
38.Sandung adalah bangunan berbentuk Rumah Kecil tempat penyimpanan Tulang Belulang, arang yang telah diupacara Tiwahkan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN,STRATEGI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Konservasi Katingan untuk Borneo adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan arti penting Kabupaten Katingan sebagai kawasan penyimpan keanekaragaman hayati, paru-paru dunia, sumber air untuk berbagai kepentingan, dan sebagai salah satu contoh penting dari ekosistem region Kalimantan yang belum terganggu.

Pasal 3

Kebijakan Konservasi Katingan Untuk Borneo dimaksudkan untuk mewujudkan :

a.Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
b.Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
d.Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan eko wisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
e.Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar masyarakat;
f.Pengakuan dan pelestarian hutan adat, tajahan, kaleka, sapundu, pahewan dan patahu;
g.Mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan.

Pasal 4

(1)Kebijakan penguatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilakukan dengan strategi :
1. a.Menetapkan kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
2. b.Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi TNBBBR, TNS, dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
3. c.Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; Page 6 of 19
4. d.Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
5. e.Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan dengan melaksanakan konservasi.
(2)Kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan strategi :
1. a.Mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap, tenaga surya, gelombang laut dan biota laut serta meningkatkan stok (cadangan terbukti) migas;
2. b.Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, tajahan, kaleka, sapundu, pahewan dan patahu;
3. c.Meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (renewableenergy).
(3)Kebijakan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dilakukan dengan strategi :
1. a.Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. b.Memanfaatkan lahannon produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. c.Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
4. d.Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
(4)Kebijakan pengembangan sektor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dilakukan dengan strategi :
1. a.Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
2. b.Mengembangkan penelitian danpengelolaan sumber daya alam;
3. c.Mengembangkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
(5)Kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dilakukan dengan strategi :
1. a.Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
2. b.Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
3. c.Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
(6)Kebijakan pengakuan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, dilakukan dengan strategi :
1. a.Menginventarisir dan mengamankan situs budaya dan Hutan Adat di wilayah kecamatan dan desa;
2. b.Menetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dihormati dan dilestarikan;
3. c.Melestarikan adat, budaya dan kearifan lokal dengan memasukannya ke dalam mata pelajaran baik tingkat SD, SMP dan SMTA;
4. d.Melaksanakan festival budaya tingkat kabupaten secara teratur;
5. e.Memperkenalkan budaya dan kesenian daerah kabupaten baik pada tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Page 7 of 19
(7)Kebijakan mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, dilakukan dengan strategi :
1. a.Mematuhi semua peraturan perundang undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan kawasan;
2. b.Mewajibkan penyusunan dokumen lingkungan terhadap kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan kawasan;
3. c.Mengedepankan kajian-kajian ilmiah dalam menilai kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan kawasan.
4. d.Melibatkan dan mendengarkan aspirasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kawasan;
5. e.Melaksanakan penegakan hukum dan kerjasama dengan POLRI dalam penindakan pelaku perusakan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup materi substansi Peraturan Daerah Konservasi Katingan untuk Borneo memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan ekowisata.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN SASARAN

Pasal 6

(1)Fun gs i Konservasi Katingan untuk Borneo merupakan identitas dan landasan pembangunan dan ciri khas daerah yang menunjukkan kepribadian, adat istiadat dan budaya masyarakat dan komitmen pemerintah kabupaten dalam pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem.
(2)Kedudukannya Konservasi Katingan untuk Borneo adalah :
1. a.Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pelestarian lingkungan hidup, pemberian izin usaha di dalam maupun di sekitar lokasi Konservasi Katingan untuk Borneo;
2. b.Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem;
3. c.Sebagai dasar bagi penentuan lokasi dan studi pengembangan ekowisata;
4. d.Sebagai bentuk penetapan areal konservasi yang dilindungi tidak dapat diekploitasi.
(3)Sasaran Peraturan Daerah Konservasi Katingan untuk Borneo adalah :
1. a.Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. b.Terwujudnya pola pembangunan yang pro lingkungan dan menciptakan masyarakat katingan yang memiliki sikap dan tindak yang melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. c.Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. d.Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
5. e.Terlindunginya Kabupaten Katingan dari dampak pencemaran dan tindakan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

BAB IV

LINGKUP WILAYAH KONSERVASI KATINGAN UNTUK BORNEO

Pasal 7

Lingkup Wilayah Konservasi Katingan untuk Borneo adalah meliputi : Page 8 of 19

a.Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya;
b.Taman Nasional Sebangau;
c.Hutan Lindung;
d.Kawasan Konservasi yang memiliki keistimewaan potensi maupun karakteristik tertentu seperti : Bukit Baka, Taman Buah, Hutan Ulin;
e.Kawasan Restorasi Ekosistem;
f.Kebun Raya;
g.Hutan Kota;
h.Hutan Pendidikan;
i.Hutan Adat;
j.Lokasi yang mempunyai karekteristik keistimewaan budaya seperti : Tajahan, Kaleka, Sapundu, Pehewan, Patahu, Karamat, Sandung;
k.Desa/Dusun Budaya;
l.Danau Bulan;
m.Danau Mare;
n.Danau Payawan;
o.Danau Kamipang;
p.Danau Jalampangen;
q.Riam-Riam;
r.Cagar Budaya Bukit Batu;
s.Kalaru.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten berhak untuk :
1. a.Mengukuhkan dan menata batas kawasan Konservasi Katingan untuk Borneo;
2. b.Mengembangkan ekowisata dan mempergunakan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. c.Menolak rencana investasi dan aktivitas masyarakat yang bertentangan dengan semangat Konservasi Katingan Untuk Borneo;
4. d.Memberikan izin pengelolaan kepada pihak ketiga yang dipandang mampu mengembangkan ekowisata di kawasan konservasi;
5. e.Mengakui hutan – hutan adat, tajahan, kaleka, sapundu, pahewan, dan patahu sebagai bagian dari konservasi lingkungan;
6. f.Bekerjasama dengan pihak-pihak yang dinilai mampu dan cakap dalam mengelola dan mengembangkan Kawasan Konservasi Katingan untuk Borneo.
(2)Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk :
1. a.Melindungi Wilayah Konservasi Katingan untuk Borneo;
2. b.Mengembangkan ekowisata dengan didasarkan atas hasil-hasil kajian ilmiah dan penelitian;
3. c.Melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar sebagai motor pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan;
4. d.Mengelola Wilayah konservasi dengan mengedepankan kajian – kajian ilmiah dan teknologi yang mengedepankan pelestarian lingkungan;
5. e.Menyediakan sarana dan prasana pendukung ekowisata;
6. f.Mendukung penelitian-penelitian di kawasan konservasi;
7. g.Menyediakan informasi terkait Konservasi Katingan untuk Borneo;
8. h.Mempromosikan ekowisata;
9. i.Merencanakan, mengevaluasi dan monitoring kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
10. j.Menyediakan piranti regulasi yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara lestari;
11. k.Menyusun dan mengesahkan dokumen Grand Strategy Pengembangan Kawasan Konservasi Katingan untuk Borneo serta melakukan evaluasi berkala. Page 9 of 19

BAB VI

RENCANA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

Peningkatan kawasan konservasi dilaksanakan dengan :

a.Pengelolaan Kawasan yang memberikan konservasi kawasan bawahannya;
b.Pengelolaan Kawasan konservasi setempat;
c.Pengelolaan Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d.Pengelolaan Kawasan rawan bencana alam;
e.Pengelolaan Kawasan konservasi lainnya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 34 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 34 Tahun 2014