DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 22) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan bertambahnya fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN jdih.katingankab.go.id Page 2 of 4
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN DAN/ATAU PERTOKOAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut : jdih.katingankab.go.id Page 3 of 4

1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Pasal 9

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Pasar Gosir dan Pertokoan.
(2)Struktur dan besarnya tarif secara sewa kontrak sebagai berikut: No Jenis / Bentuk Dasaran Tarif ( RP ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kecamatan Katingan Hilir : A. Pasar Grosir B. Pasar Bajenta - Blok Bawah Depan - Blok Bawah Belakang - Blok Atas C. Pasar Basah Kasongan - Lapak Ikan/Sayur D. Pasar Basah Kereng Pangi - Lapak Sayur - Lapak Ikan/ Daging/ Ayam E. Pasar Exs Kotim - Blok Depan - Blok Belakang F. Pasar Kasongan - Blok Depan - Blok Belakang - Lantai Atas (Sekat) Kecamatan Tewang Sangalang Garing : A. Pasar Pendahara - Blok Besar - Blok Kecil - Los Kecamatan Katingan Tengah : Blok Pasar Tumbang Samba Kecamatan Sanaman Mantikei : Blok Pasar Tumbang Kaman Kecamatan Marikit Blok Pasar Tumbang Hiran Kecamatan Katingan Hulu Blok Pasar Tumbang Sanamang Kecamatan Mendawai Blok Pasar Mendawai Kecamatan Katingan Kuala Blok Pasar Pagatan 3.000.000,-/thn 3.000.000,-/thn 2.000.000,-/thn 4.000.000,-/thn 300.000,-/thn 300.000,-/thn 300.000,-/thn 4.000.000,-/thn 2.250.000,-/thn 3.000.000,-/thn 2.000.000,-/thn 1.500.000,-/thn 1.500.000,-/thn 600.000,-/thn 480.000,-/thn 6.000.000,-/thn 1.200.000,-/thn 1.200.000,-/thn 3.000.000,-/thn 3.500.000,-/thn 2.500.000,-/thn jdih.katingankab.go.id Page 4 of 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 28 Januari 2019 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 29 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 03/2019 jdih.katingankab.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015