DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Dinas, Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, Pengendalian, Pengawasan, Peredaran Minuman Beralkohol, Penjualan Minuman Beralkohol, Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer, Perusahaan, Hotel Berbintang, Restoran Bertaraf Internasional, Bar, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Kemasan, dan Penyimpanan; Penggolongan Minuman Beralkohol; Penjualan dan Penyimpanan Minuman Beralkohol; Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol; Prosedur Perizinan; Minuman Beralkohol Tradisional; Kewajiban dan Larangan Pemegang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol; Pengendalian dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran minuman beralkohol diwilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN ~ 2 ~ Indonesia Nomor 2469);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); ~ 3 ~
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kayong Utara. ~ 4 ~
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kayong Utara.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yangmengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yangdiproses dari bahan hasil pertanian yang mengandungkarbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi ataufermentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta di pergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan,mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13.Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15.Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnyayang telah memenuhi kualifikasihotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16.Restoran Bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentuyang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17.Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu ) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. ~ 5 ~
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
19.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
20.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
21.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
22.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
23.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:

a.Hotel, Restoran, dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan;
b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. ~ 6 ~

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, juga dapat dijual secara eceran di supermarket dan hypermarket.
(2)Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(3)Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 6

(1)Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
(2)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
(3)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IV

PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a.SIUP-MB;
b.SKPL-A; dan
c.SKP-A;

Pasal 8

(1)Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati. ~ 7 ~
(2)SIUP MB yang dimiliki Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal 9

(1)Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
(2)Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
2. b.surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
3. c.fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
4. d.Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
5. e.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
6. f.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. g.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
8. h.fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
9. i.pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
10. j.Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009