DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD Dan UPTB, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kendal.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kendal.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kendal.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.
13.Tipe A adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar.
14.Tipe B adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang.
15.Tipe C adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 4
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Perdagangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang energi dan sumber daya mineral;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 5
18. 18.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Kendal Tipe A;
2. b.Kecamatan Patebon Tipe A;
3. c.Kecamatan Cepiring Tipe A;
4. d.Kecamatan Brangsong Tipe A;
5. e.Kecamatan Kaliwungu Tipe A;
6. f.Kecamatan Kaliwungu Selatan Tipe A;
7. g.Kecamatan Singorojo Tipe A;
8. h.Kecamatan Boja Tipe A;
9. i.Kecamatan Limbangan Tipe A;
10. j.Kecamatan Weleri Tipe A;
11. k.Kecamatan Kangkung Tipe A;
12. l.Kecamatan Rowosari Tipe A;
13. m.Kecamatan Gemuh Tipe A;
14. n.Kecamatan Pegandon Tipe A;
15. o.Kecamatan Ngampel Tipe A;
16. p.Kecamatan Ringinarum Tipe A;
17. q.Kecamatan Pageruyung Tipe A;
18. r.Kecamatan Sukorejo Tipe A;
19. s.Kecamatan Patean Tipe A; dan
20. t.Kecamatan Plantungan Tipe A.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan. 6

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya serta kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati wajib memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah / Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/ UPTB.
(2)UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD Rumah Sakit Daerah dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 7

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018