Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cendrawasih Dobo.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cendrawasih Dobo.
sebagairana I • • i • Mengingat L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5679);
•
4593);
24, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKE$/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes [Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rurah Sakit Darah;
27, Peraturan Dacrah Kabupaten Kcpulauan Aru Nomor 2 Tahu 2012 tentang Rencana Perbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahu 2011-2015; Dcngen Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU
MEMUTUSKAN : Laboratorium Menetapkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DO0BO.
BAB I
(i) Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kcmanusiaan, asas manfaat, asas keadilan [non diskriminatif], asas partisipatif, asas keamanan dean keselamatan pasien yang diselenggarakan sccara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
;
• tersedianya jenis pelayanan keschatan di RSUD sesuai dengan perkembargan bidang ilmu kedokteran, k~perawatan dan bidang manaja.men pelayanan kesehatan serta sesuai kebututhan masyarakat;
BAB Ill KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB ILL
(i) agi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (2 Dalam hal Kejadian uar Bias (KLB) penyakit menular dan/atau bencana lam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan keschatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3] Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dan ayat [2) yang tnenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Urdangan dan diatur dengan Peraturan Bupati. •
(5] Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan miutu dan aksesbilitas pelayanan kesehatan di RSUD, Direktrur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi:
(6] Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana diraksud pada ayat {5) huruf d, harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. (7] Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana dibebaskan dari retribusi pelayanan dan dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten sesuzi Peraturan Perundangan.
Kor ponen Tarif (%) Jenis Layanan Jenis as.a Pela Sarena Pendaftsaran Pasie (Poliklinike, UGD, PONEK] 30 70 Pelayanan Poli.klinik Urum 40 60 Pelayanan Poliklirik Spesialis 40 60 Peleyatan Rawat lnap 40 60 Rawat [nap dengan Tindakan/Operasi 45 55 Pencucian dan Pengisian Tabung Oksigen 40 60 -> �·- . , . - Pengelolean Sarpah/Limbach Medis 40 60 Perulasaran Jenazah 45 55 Diklat Keschatan /Penelitian/Survey/Praktik 45 55 Peman faatan /Sewa Saran Ruma.h Sakit 40 60 Parkiran 40 60 Pertama.an 40 60 Loundri 40 60 Gas Medis 40 60 Kclistrian 40 60 Pereliharaan dan Penyirpanan Aset 40 60 Keamanan /Security 40 60 Manajemen 40 60 Penychatan Ling.kungan 40 60 Pengendalian Penya.kit 40 60 - Larvanan Rujuka Larjutan 45 55 Layanan Masyarakat Mislin Non BPJS 40 60 BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan : a, jcnis, klasifikasi, dan frckucnsi pclayanan keschatan yang diterima olch pasien;
• BAB V PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB V
fl] Prinsip penetapan bes~ran retribusi pel@yanan keseh~tan adalah unruk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD. () Sasaran penetapan besaran retribusi pelayanan keschatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau scluruh bi~ya penyelenggaraan pclayanan scrta tidak mengutamakan mnencari keuntungan (nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenisnya.
BAB VI NAMA, OBJEK, SUBEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Name Retribusi
BAB VI
Dengan nara Retribusi Pelayanan Kcschatan dipungut retribusi atas pclayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD. Bagian Kedua Objek Retribusi
(l} Objek retribusi pelayanan keschatan meliputi sema jenis dan lasifikasi pclayanan kcschatan den pelayanan lainnya di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran. (2] Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta. Bagian Ketiga Subjek Retribusi
(1 Subjek Retribusi Pelayanan Keschatan adalah orang pribaddi atau badan (ptnjamin) yang mcnggunakan/menikmati playanan keschetan atau kemanfaatan urhur lainnya yang diselenggarakan RSUD.
Bagan Keempat Golongan Retribusi Pasa! 9 Retribusi pelayanan keschatan digolongan scbagai retribusi jasa urum untuk penyediaan pelayanan publik dan kemanfaatan umum lainnya kepade masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARI RETRIBUSI PELAYANAN
BAB VII
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayet (9) di RSUD ditetapkan sebagaimana tcrcantum delem lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII JENIS DAN KLASIFTKASI PELAYANAN KESEHATAN Pesa! 11 (I} Jonis-jcnis pclayanan scbagai objck retribusi scbagairmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) meliputi: a, pelayanan kesehatan;
I. pelayanan transportasi pasien (ambulan) dan transportasi jenazah;
• pelayanan sterilisasi dan binatu;
[2) Klasifikasi pelayanan keschatan dikelompokkan berdasaran :
(4] Jenis -jenis Pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif retribusi pelayanan keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
I. pclayanan gizi klinik; dan mn. pelayanan perlasaraan jenazah. BAB IX PENGAT'URAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kcsatu Pelayanan Keschatan Paragraf l Pelayanan Rawat Jalan
BAB IX
(l} RSUD memberikan pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan.
(3] Pelayanan rawat jalan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mcliputi:
(4 Ketentuan pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J ditetapkan scbagai berikut : a, dilaksanakan di poliklirik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
dan
(S Setiap pasien baru wajib memiliki kartu herobat sebagai nomor identitss pasien yang berlaku seumur hidup (sigle identity). Dalam hal pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya, arena berbagai sebab, maka diberlakukan scbagai pasien baru dengan risiko riwayat pcnyakit dan perawatan scbelumnya tidak dapat dilacak [retrieval dan disediakan dokumen rekam mediknya yang lama. (6] Setiap pasien rawat jalan dikenakan tarif retribusi pclayanan scsuai jurlah dan jenis pelayanan yang diterimanya. f7) Jenis-jenis pelayanan rawat jalan meliputi
• •
Paragraf 2 Pelayanan Poli Umum Dan Poli Spesialis
(l) Pelayanan Poli Urum dilayani oleh dokter umum meliputi :
b, tindakan medik urum rawat jalan; dan
(4] Dalarn hal pasicn umum membutuhkan konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)