DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cendrawasih Dobo.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan diraksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapken Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumnah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dob; sebagairana I • • i • Mengingat L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2003 tentang Keuanigan Negara (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat den Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350};
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 'Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pongclolean dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400];
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4431];
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noror 1926, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noror 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahu 2099 Nomor 144, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Norr 5063\;
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentng Rurah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072];
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 'Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 'Farbahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntanei Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pemerintah Noror 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); •
16.Peratran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 entang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585];
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593];
18.Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4614;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Pera.turan Pererintah Pengganti Undang-Undang Noor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5589);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalar Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untutk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum;
22.Peraturan Menteri Keuangan Noor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengavwas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 61 Tahun 22007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layaunan Unum Daerah; 24, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKE$/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes [Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rurah Sakit Darah;
25.Peraturan Menteri Keschatan Nor1or 411/Menkes/PER/II/2010 Klinik;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Darrah; 27, Peraturan Dacrah Kabupaten Kcpulauan Aru Nomor 2 Tahu 2012 tentang Rencana Perbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahu 2011-2015; Dcngen Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Laboratorium Menetapkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DO0BO.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(i) Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kcmanusiaan, asas manfaat, asas keadilan [non diskriminatif], asas partisipatif, asas keamanan dean keselamatan pasien yang diselenggarakan sccara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

(2)Maksud pengaturan retribusi playanan kesehatan RSUD untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan keschatan RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider} dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik. ;
(3)Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Keschatan RSUD dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.terwujudnya masyarakat Kepulauan Aru yang schat dan kreatif;
2. b.terselenggaranya utu pelayanan kesehatan di RSUD sesLai standar yang ditetapkan; • tersedianya jenis pelayanan keschatan di RSUD sesuai dengan perkembargan bidang ilmu kedokteran, k~perawatan dan bidang manaja.men pelayanan kesehatan serta sesuai kebututhan masyarakat;
3. d.meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD secara berhasil guna dan berdaye guna sesuai perkembengan sosial ekonomi masyarekat Kabupaten Kepulauan Aru;
4. e.terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD scsuai dengar Rencana Pembangnan Jangka Panjang Darrah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru; dan
5. f.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan keschatan di RSUD.

BAB ILL

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(i) agi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (2 Dalam hal Kejadian uar Bias (KLB) penyakit menular dan/atau bencana lam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan keschatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3] Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dan ayat [2) yang tnenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Urdangan dan diatur dengan Peraturan Bupati. •

(4)Dalam hai adanya perkembangan bidang ilmu kedoktern atau perkerban gan kebutuban masyarakat ad penambahan jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket pelay~nan lain, maka penamnba.ban jenis atau paket pelayanan tersebut diatur d~lam Peraturan Bupati. (5] Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan miutu dan aksesbilitas pelayanan kesehatan di RSUD, Direktrur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi:
1. a.kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
2. b.kerjasama mendatangkan dokter spesialis tam;
3. c.kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
4. d.kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik. (6] Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana diraksud pada ayat {5) huruf d, harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. (7] Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana dibebaskan dari retribusi pelayanan dan dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten sesuzi Peraturan Perundangan.
(8)Tarif retribusi yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi;
1. a.pelayanan akomodasi dan perawatan kelas III;
2. b.pelayanan pasien umum;
3. c.pelayenan kesehatan non kelas terdiri dari raswat darurat, rawat jalan, rawat bayi (neonatologi dan permulasaraan jenazah;
4. d.pclayanan pcnunjang mcdis, rehabilitasi medis dan gii linik; dan
5. e.pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari transportasi pasien dan transportasi jenazah, pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien.
(9)Tatif Retribusi elayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut : Kor ponen Tarif (%) Jenis Layanan Jenis as.a Pela Sarena Pendaftsaran Pasie (Poliklinike, UGD, PONEK] 30 70 Pelayanan Poli.klinik Urum 40 60 Pelayanan Poliklirik Spesialis 40 60 Peleyatan Rawat lnap 40 60 Rawat [nap dengan Tindakan/Operasi 45 55 Pencucian dan Pengisian Tabung Oksigen 40 60 -> �·- . , . - Pengelolean Sarpah/Limbach Medis 40 60 Perulasaran Jenazah 45 55 Diklat Keschatan /Penelitian/Survey/Praktik 45 55 Peman faatan /Sewa Saran Ruma.h Sakit 40 60 Parkiran 40 60 Pertama.an 40 60 Loundri 40 60 Gas Medis 40 60 Kclistrian 40 60 Pereliharaan dan Penyirpanan Aset 40 60 Keamanan /Security 40 60 Manajemen 40 60 Penychatan Ling.kungan 40 60 Pengendalian Penya.kit 40 60 - Larvanan Rujuka Larjutan 45 55 Layanan Masyarakat Mislin Non BPJS 40 60 a, jcnis, klasifikasi, dan frckucnsi pclayanan keschatan yang diterima olch pasien;
1. b.untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penclitian dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding; darn e, unituk pclayanan transportasi pasien dihitung berdasarkan pemakaiar kilometer, jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang menyertai. •

BAB V

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

fl] Prinsip penetapan bes~ran retribusi pel@yanan keseh~tan adalah unruk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD. () Sasaran penetapan besaran retribusi pelayanan keschatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau scluruh bi~ya penyelenggaraan pclayanan scrta tidak mengutamakan mnencari keuntungan (nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenisnya.

(3)Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya, terdiri dari komponen jasa sruna dan jasa pelayanan.
(4)Komponen Jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis produk layanan mcliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
(5)Komponen jasa pelayanan meliputi jas medik dan non medik.

BAB VI

NAMA, OBJEK, SUBEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nara Retribusi Pelayanan Kcschatan dipungut retribusi atas pclayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.

Pasal 7

(l} Objek retribusi pelayanan keschatan meliputi sema jenis dan lasifikasi pclayanan kcschatan den pelayanan lainnya di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran. (2] Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

Pasal 8

(1 Subjek Retribusi Pelayanan Keschatan adalah orang pribaddi atau badan (ptnjamin) yang mcnggunakan/menikmati playanan keschetan atau kemanfaatan urhur lainnya yang diselenggarakan RSUD.

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Baden (penjamin) yang menurut ketettuan Per~turan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pelayanan keschatan. Bagan Keempat Golongan Retribusi Pasa! 9 Retribusi pelayanan keschatan digolongan scbagai retribusi jasa urum untuk penyediaan pelayanan publik dan kemanfaatan umum lainnya kepade masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VII

JENIS DAN KLASIFTKASI PELAYANAN KESEHATAN Pesa! 11 (I} Jonis-jcnis pclayanan scbagai objck retribusi scbagairmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) meliputi:

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayet (9) di RSUD ditetapkan sebagaimana tcrcantum delem lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. a, pelayanan kesehatan;

b.pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
c.pclayanan keschatan lainnya, terdiri dari: I. pelayanan transportasi pasien (ambulan) dan transportasi jenazah;
1. 2.pelayanan administrasi dan rekam medik;
2. 3.pelayanan administrasi keuangan; • pelayanan sterilisasi dan binatu;
3. 5.pelayanan pembakaran sampah medik [ncenerator]; dan
4. 6.pelayanan pengolahan limbah cair (IPAL. [2) Klasifikasi pelayanan keschatan dikelompokkan berdasaran :
a.Kelas Perawatan {akomodasi), meliputi:
1. 1.Kelas III;
2. 2.Kelas l;
3. 3.Kelas I;
4. 4.Kelas Utama;dan
5. 5.Non Kelas, beriaku untuk Rawat Intensif dan invasif, Rawat Intermediate, Rawat Isolasi, dan/atau rawat bayi [neonatus)
b.Kategori pasien, meliputi:
1. 1.Pasicn umum, yang berasal dari pasien rawat jalan, Kelas III, Kelas II, dan non kelas ; dan
2. 2.Pasien privat, yang berasal dari pasien kelas I dan kelas Utama.

(3)Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibcdakan mutu pclayanannya, perbedaan ada pada penyediaan fasilitas dan sarans sesuai dengan bentuk pelayanan privat dapat memilih sesuai kcbutuhan dan kemampuannya. (4] Jenis -jenis Pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif retribusi pelayanan keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan rawat darurat;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan rawat intensif dan invasif;
5. e.pelayanan medik;
6. f.pelayatan keperawatan;
7. g.pelayanan penunjang medik;
8. h.pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
9. i.pelayanan pengujian kesehatan pelayanan rawat sehari;
10. j.pelayanan transfusi darah dan pelayanan terapi oksigen;
11. k.pelayanan farmasi; I. pclayanan gizi klinik; dan mn. pelayanan perlasaraan jenazah.

BAB IX

PENGAT'URAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

(l} RSUD memberikan pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan.

(2)Setiap pemeriksaan kesehatan umum pasien rawat jalan dikenaken tarif retribusi yang berlaku hari itu diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan. (3] Pelayanan rawat jalan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mcliputi:
1. a.Rawat jalan spesialis menggunakan rujukan; dan
2. b.Rawat jalan spesialis tan.pa menggunakan rujukan. (4 Ketentuan pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J ditetapkan scbagai berikut : a, dilaksanakan di poliklirik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
3. b.dalam hal pasien membutuhkan konsul antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan tarif konsultasi antrar poli spesialis;
4. c.dalam hal jumlah konsul antar poli spesialis lebih dari satu, sedangkan jam buka pelayanan sudah habis maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan tarif pemeriksaan kesehatan umum (karcis harian] di poli spesialis yang bersangkutan; dan
5. d.Pasien dengan penjaminan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SP scsuai dcngan asal penjamin. (S Setiap pasien baru wajib memiliki kartu herobat sebagai nomor identitss pasien yang berlaku seumur hidup (sigle identity). Dalam hal pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya, arena berbagai sebab, maka diberlakukan scbagai pasien baru dengan risiko riwayat pcnyakit dan perawatan scbelumnya tidak dapat dilacak [retrieval dan disediakan dokumen rekam mediknya yang lama. (6] Setiap pasien rawat jalan dikenakan tarif retribusi pclayanan scsuai jurlah dan jenis pelayanan yang diterimanya. f7) Jenis-jenis pelayanan rawat jalan meliputi
6. a.Pelayanan Poli Umum dan Poli Spesialis;
7. b.Pelayanan gigi dan muhut; • •
8. c.Pelayanan Keschatan Ibu dan Anak (KIA], Keluarga Berencana (KBJ, tumbuh kembang dan Kesehatan reproduksi;
9. d.Pclayanan tchabilitasi medik;den
10. e.Pelayanan konsultasi gizi dan kansultasi obat.

Pasal 13

(l) Pelayanan Poli Urum dilayani oleh dokter umum meliputi :

a.pererikscan keschatan umum; b, tindakan medik urum rawat jalan; dan
c.konsultasi medik (2} Setiap pasien poli umum yang mendapatkan pcmcriksaan kcschatan umum dikenakan tarif retribusi.

(3)Setiap tindakan medik rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterirany. (4] Dalarn hal pasicn umum membutuhkan konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015