DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Asas; 4. Materi Muatan; 5. Perencanaan dan Penyusunan; 6. Pembahasan dan Penetapan; 7. Pengundangan dan Penyebarluasan; 8. Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Lain-lain; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peraturan desa merupakan istrument pemerintah desa untuk memperkuat kedudukan otonomi desa;
b.bahwa berda sarkari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deea · dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan U ndang-Undang · Nomor 6 Tahun 2014 - ten tang Desa, memberikan kewenangan pada pemerintahan
c.desa untuk menyusun peraturan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peratruran Daerah ten tang Peraturan Desa; BUPATI KONAWE, DENGANRAH.MAT TUHANYANGMAHA ESA. PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONA\i\TE NOMOR: 17 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA ~- .. ·; -:::. ............. • - .. ._:,: . . ,, ··\: . --~- -~~ ... :· ·-""~:-· .. : I I I I . i Mengingat: Menimbang I I I. i .:. ·..:..:··.: . - =-~-- -~...;:::.:.:~~:;.:..:.;;;.:--- ...---r-.1.t.:.:.~-~,;.;:.!:.'::.;:_.;;.1. .... _:.._~~--t~t;i;~~.;:,__..~~·;~f.,!~!)~'.t',:~~-~;.-;::~~!r-~~:~---~:.~,t~--:::~,:~:t"::"l·~-?':O.-.'.t.(.;',,:4;,_,...:-.;·.~-".4,.;..·-i)~~'.~: •. :~.·t!-~~; .. :·..;;:.1~.:.-:::·.:.--~-- _...;.:-:::-:-.=--··-·......... =: ''';:·. ;, .. .-,-.:-:irr-: - 'i??~'.::--;'.11t::::::_;·:_ 2 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik . Indonesia . Tahiin 2007 Nomor' "82, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-S Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 5. •,: --: . · .. ·· '6 .. 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur .penyelenggara.pemerintahan .daerah,
3. 3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Konawe.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ·Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan-daerah.
5. 5.Bupati adalah Bupati Konawe.
6. 6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. 7.Cam at adalah pemimpin dan · koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam -pelaksnaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan .otonomi daerah dan menyelenggarakan -tugas umum pemerintahan.
8. 8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut -dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang .berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak .asal usul, dan/ atau ha:k tradisional yang diakui dan dihormati -dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 BABI KETENTUAN·UMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE DAN BUPATI KONAWE Dengan Persetujuan Bersama 13·_-· Peraturan Menteri Dalam' Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14.· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. I ·i" I . ; IiH&ffi :cWMt WAIMEW&AA A§MSNi& 4 Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

a.kejelasan tujuan;

Pasal 3

(2)Tujuan pengaturan Peraturan Desa adalah agar tercipta keseragaman penyusunan Peraturan Desa di setiap Desa dalam wilayah kecamatan Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB III

ASAS ( 1) Maksud pengaturan Peraturan Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu Badan Permusyarawatan Desa dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan urnum, dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. .', . . · .:·: j~ ~ ~ ' I • • ~ ! • ··· .• ·•· ~ .. -- - .. -- .. - . ·.··=::::;;:· :.· .. =:~.==--- . ·-··-. ::..-:::: ....::.~..: _··. ·~·.·· ·:?"'!.·-- ,•'_,._._ ....-....,......------··--· rm... MW&·teasa+b&mws1tws 5 ( 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Bagian Kesatu Perencanaan BABV PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhinneka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

MATER! MUATAN 'I . I I I ' Materi muatan Peraturan Desa harus rnencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan:

Pasal 4

b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antarajenis dan materi muatan; d.dapatdilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. .,. : . i . t :.·. ; •• ·: ~-:.·.:·.-::-:· ••• ···••;"' .. A;g;MEWUiQ.PW& use4 6 {1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peratura:n Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pernerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana diruaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 8

(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPDuntuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. ..! • ----- . I I . . . ·,·H1'£'l;. r,.:~ 1:-,,-;.,,_,-:--0-~F·f:··-~ ·· •• .!•..:.- · --':-·.,. •. ::;.:.·· ,:.J.: ·- ·"". ~:=';' --- • --~.:_- ·- · _ .. ·- -···-''-··- · "·,· .. . . .• •••·•· -- -··.·····_,--_·_ ····-·~- ···: .• : .••••• :·. ..... 1_.:....~.: •.,.::;~....::.c-_:.:~..i.:.....=:.:..--~ -----------------·-·· ---- 7
(1)Rancangan Peraturan Desa yang ·telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk .diundangkan.
(2)Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan

Pasal 13

(2)Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (limabelas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari -pimpinan BPD. I. I

Pasal 12

(1)Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa danBPD.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006