a.bahwa peraturan desa merupakan istrument pemerintah desa untuk memperkuat kedudukan otonomi desa;
b.bahwa berda sarkari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deea · dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan U ndang-Undang · Nomor 6 Tahun 2014 - ten tang Desa, memberikan kewenangan pada pemerintahan
c.desa untuk menyusun peraturan desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peratruran Daerah ten tang Peraturan Desa; BUPATI KONAWE, DENGANRAH.MAT TUHANYANGMAHA ESA. PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONA\i\TE NOMOR: 17 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA ~- .. ·; -:::. ............. • - .. ._:,: . . ,, ··\: . --~- -~~ ... :· ·-""~:-· .. : I I I I . i Mengingat: Menimbang I I I. i .:. ·..:..:··.: . - =-~-- -~...;:::.:.:~~:;.:..:.;;;.:--- ...---r-.1.t.:.:.~-~,;.;:.!:.'::.;:_.;;.1. .... _:.._~~--t~t;i;~~.;:,__..~~·;~f.,!~!)~'.t',:~~-~;.-;::~~!r-~~:~---~:.~,t~--:::~,:~:t"::"l·~-?':O.-.'.t.(.;',,:4;,_,...:-.;·.~-".4,.;..·-i)~~'.~: •. :~.·t!-~~; .. :·..;;:.1~.:.-:::·.:.--~-- _...;.:-:::-:-.=--··-·......... =: ''';:·. ;, .. .-,-.:-:irr-: - 'i??~'.::--;'.11t::::::_;·:_ 2 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik . Indonesia . Tahiin 2007 Nomor' "82, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-S Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 5. •,: --: . · .. ·· '6 .. 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur .penyelenggara.pemerintahan .daerah,
3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ·Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan-daerah.
5.Bupati adalah Bupati Konawe.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7.Cam at adalah pemimpin dan · koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam -pelaksnaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan .otonomi daerah dan menyelenggarakan -tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut -dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang .berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak .asal usul, dan/ atau ha:k tradisional yang diakui dan dihormati -dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 BABI KETENTUAN·UMUM